Korban Keracunan MBG Sepanjang Januari 2026 Melonjak 2,5 Kali Lipat

JANUARI 2026 seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun kenyataannya justru mencerminkan bahwa pemerintah tidak benar-benar belajar dari kesalahan.

Berdasarkan monitoring media, sepanjang Januari 2026 jumlah korban keracunan MBG mencapai 2.725 orang. Jumlah tersebut 2,5 kali lebih banyak dibandingkan rata-rata bulanan tahun 2025 (data KPAI sebagi dasar). Ini bukan anomali, tapi eskalasi.

Sebaran kasus keracunan MBG per 30 Januari 2026 secara "akumulasi" meliputi Mojokerto (411) Grobogan (811), Wonogiri (206), Majene (61), Lombok Tengah (38), Kulon Progo (104), Tulungagung (138), dan Tomohon (131). Kemudian di Tuban (14), Cianjur (237), Buol (141), Kudus (118), Simpenan Sukabumi (31), Manggarai Barat (132), Siak Riau (115), dan Lampung Timur (37), serta puluhan di Sekernan Jambi (angka pasti korban belum diketahui).

Ketika keracunan terjadi dari Jawa hingga luar Jawa, dari kota hingga daerah terpencil, satu kesimpulan tak bisa dihindari bahwa yang bermasalah bukan oknum, melainkan pemerintah sebagai pengelola kebijakan.

Ironisnya, peristiwa ini terjadi di tengah target zero defect (nol kesalahan) dan klaim pengetatan pengawasan oleh pemerintah. Jika jumlah korban malah meledak, maka target zero defect ditetapkan tanpa dasar dan klaim pengawasan diperketat tidak lebih dari retorika tanpa bukti.

Logikanya, pengawasan diperketat seperti apa yang menghasilkan lebih banyak korban?

Pada titik ini, MBG tidak lagi bisa disebut sebagai kebijakan perbaikan gizi. Ia telah berubah menjadi eksperimen besar-besaran, dengan anak-anak sebagai kelinci percobaan. Pemerintah sibuk dengan pamer keberhasilan saat korban terus berjatuhan. Seolah-olah yang harus dilindungi bukan anak-anak, melainkan gengsi kekuasaan.

Berapa banyak anak lagi yang harus menjadi korban agar negara mau memperbaiki diri? Jika ribuan korban masih dianggap wajar, maka masalahnya bukan sekadar MBG. Masalahnya adalah pemerintah yang kehilangan moral.

Data Januari 2026 mengirimkan pesan paling berbahaya bahwa bagi pemerintah keselamatan anak seolah-olah bisa dikorbankan demi mempertahankan program unggulan.[***]

Oleh Hamdi Putra, Forum Sipil Bersura (FORSIBER).