Fakta Nasional

Korupsi RSUD Kolaka Timur: KPK Panggil Direktur Kemenkes Terkait Aliran Dana

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ghotama Airlangga, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pada Jumat (5/12/2025). Pemanggilan ini terkait deng…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Saturday, 06 December 2025 📖 1 menit
Korupsi RSUD Kolaka Timur: KPK Panggil Direktur Kemenkes Terkait Aliran Dana
KPK menemukan indikasi TPPU dari kasus Silmy Karim./(ist/fkn)

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ghotama Airlangga, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pada Jumat (5/12/2025). Pemanggilan ini terkait dengan dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Direktur Kemenkes dipanggil sebagai saksi untuk mendalami kasus yang berawal dari dugaan pengaturan Dana Alokasi Khusus (DAK) RSUD Koltim.

Pengaturan DAK dan Skandal Fee

Kasus ini menyoroti praktik pengaturan DAK pembangunan fasilitas kesehatan. Pagu awal proyek RSUD Koltim melonjak signifikan dari Rp47,6 miliar menjadi Rp170,3 miliar. KPK menduga beberapa pihak, termasuk pejabat Kemenkes, kontraktor, dan mantan Bupati Koltim, menerima fee sebagai syarat pengurusan anggaran tersebut.

Pengembangan Kasus

KPK telah menahan sejumlah tersangka dalam kasus ini dan memastikan akan terus mendalami dugaan praktik culas di balik pengalokasian dana fasilitas kesehatan yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik. Pemeriksaan saksi ini diharapkan dapat mengungkap aliran dana miliaran Rupiah yang berpindah tangan dalam proyek tersebut.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK