KPK dan KemenPANRB Siapkan Pembelajaran Integritas Nasional untuk 6,5 Juta ASN

FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mempercepat implementasi Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diluncurkan secara nasional pada 17 Juni 2026.

Program tersebut disiapkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi sekaligus menjangkau lebih dari 6,5 juta ASN di seluruh Indonesia.

Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan KemenPANRB di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penguatan integritas ASN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, aparatur negara tidak cukup hanya memahami regulasi, tetapi juga harus menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penguatan integritas ASN menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui budaya integritas yang tertanam dalam sistem kerja,” kata Setyo.

Program e-Learning ASN Berintegritas yang dikembangkan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK dirancang untuk memperluas akses pendidikan antikorupsi melalui platform digital yang mudah diakses, sistematis, dan adaptif terhadap kebutuhan aparatur pemerintah di berbagai daerah.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi, program tersebut juga diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku ASN serta memperkuat budaya kerja yang berintegritas.

KPK bahkan menargetkan pengembangan program secara berkelanjutan hingga tahun 2029 dengan penambahan berbagai modul pembelajaran pendukung.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ACLC KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, mengungkapkan bahwa modul pembelajaran telah diuji coba kepada lebih dari 54 ribu ASN di 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap penguatan integritas di kalangan aparatur negara.

Untuk mendukung implementasi nasional, KPK juga menyiapkan dashboard pemantauan bernama “Indata” yang memungkinkan pengawasan partisipasi ASN secara real time dan transparan.

Selain itu, integrasi program ke dalam Learning Management System (LMS) Nasional terus didorong guna memastikan akses pembelajaran dapat menjangkau ASN secara merata di seluruh Indonesia.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. KemenPANRB akan mengintegrasikan materi ASN Berintegritas ke dalam program SMART ASN serta portal layanan aparatur negara terintegrasi INAGov.

Dukungan juga diwujudkan melalui rencana penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB yang diharapkan menjadi landasan penguatan implementasi program sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN nasional.[yus]