Fakta Nasional

KPK Didesak Panggil RK Usai Lisa Mariana Akui Terima Dana Korupsi BJB

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di bank BJB kembali memanas setelah Lisa Mariana mengaku menerima aliran dana. Pengakuan ini menimbulkan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil mantan Gubern…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Saturday, 23 August 2025 📖 1 menit
KPK Didesak Panggil RK Usai Lisa Mariana Akui Terima Dana Korupsi BJB
KPK menemukan indikasi TPPU dari kasus Silmy Karim./(ist/fkn)
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di bank BJB kembali memanas setelah Lisa Mariana mengaku menerima aliran dana. Pengakuan ini menimbulkan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), untuk dimintai keterangan.

Dilansir dari berbagai sumber pada 23 Agustus 2025, Lisa Mariana secara terbuka mengaku adanya aliran dana yang diterimanya terkait kasus ini. Meski enggan menyebut jumlah nominal, Lisa menyatakan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan anaknya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan bahwa pengakuan ini harus menjadi pintu masuk KPK untuk mendalami peran pihak-pihak lain, termasuk RK.

Menurut Boyamin, tidak ada alasan bagi KPK untuk menunda pemanggilan. Ia menilai, klarifikasi dari RK penting agar konstruksi kasus senilai Rp 222 miliar tersebut menjadi lebih terang. Bahkan, ia menduga kasus ini bisa merambah ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika terbukti ada aliran dana untuk kepentingan pribadi.

Peneliti Pusat Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menambahkan bahwa dana yang diterima Lisa seharusnya bisa dirampas negara apabila terbukti berasal dari korupsi. Ia menilai pengakuan ini sudah cukup kuat menunjukkan adanya kerugian keuangan negara dan dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

KPK sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Dirut BJB Yuddy Renaldi dan beberapa pihak swasta. Dengan adanya pengakuan baru, publik mendesak KPK untuk bekerja cepat agar aliran dana yang merugikan negara segera terungkap.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran terjadi pada masa kepemimpinan RK sebagai Gubernur Jawa Barat. Kini, masyarakat menunggu langkah KPK berikutnya untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK