KPK Disentil CBA Soal Skandal Suap Blueray Cargo, Takut Periksa Dirjen Bea Cukai?
FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan tajam. Mengutip ragam pemberitaan yang beredar luas, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara blak-blakan menyebut lembaga antirasu…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan tajam.
Mengutip ragam pemberitaan yang beredar luas, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara blak-blakan menyebut lembaga antirasuah tersebut "penakut".
Kritik pedas ini terlontar pada Selasa (12/5/2026) lantaran KPK urung memeriksa Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budi Utama, terkait pusaran kasus dugaan suap perusahaan kargo, Blueray Cargo.
Menurut Uchok, keengganan penyidik menyentuh pucuk pimpinan instansi kepabeanan itu menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, keterlibatan petinggi Bea Cukai telah terang-benderang terungkap dalam fakta persidangan.
Skandal ini mulai tercium publik saat jaksa penuntut KPK membeberkan kronologi pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025.
Agenda tersebut tak hanya dihadiri oleh Djaka Budi Utama, tetapi juga melibatkan jajaran pejabat Bea Cukai lainnya seperti Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar. Turut hadir pula pengusaha Blueray Cargo, John Field.
Pertemuan ini disinyalir kuat sebagai manuver untuk melicinkan perizinan impor barang entitas tertentu.
Tujuannya sangat spesifik: mengakali sistem pengawasan agar lolos dari pemeriksaan jalur merah dan mempercepat proses pengeluaran logistik dari kawasan pelabuhan.
Fakta krusial di persidangan ini, lanjut Uchok, seharusnya menjadi amunisi utama bagi penyidik untuk membongkar tuntas skandal mafia impor.
Ia memperingatkan bahwa pemufakatan semacam ini berpotensi besar merugikan keuangan negara sekaligus menghancurkan integritas pengawasan arus barang nasional.
Uchok mendesak KPK agar berani memproses perkara ini tanpa pandang bulu, meski harus berhadapan dengan elite birokrasi berkuasa. Publik kini menanti ketegasan KPK agar penegakan hukum tidak mandek di level pelaksana bawah.
Sayangnya, hingga kini, belum ada pernyataan resmi baik dari kubu KPK maupun Ditjen Bea Cukai untuk merespons desakan pemeriksaan tersebut.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.