Fakta Nasional

KPK Ibaratkan Pemilik Manfaat Korporasi bak 'Genderuwo', Sulit Disentuh Namun Menakutkan

JAKARTA, FAKTANASIOANAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan sebuah analogi yang kuat untuk menggambarkan betapa sulitnya menjangkau pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO) dari sebuah korporasi. Ketua KPK, Setyo Budianto, men…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Tuesday, 07 October 2025 📖 1 menit
KPK Ibaratkan Pemilik Manfaat Korporasi bak 'Genderuwo', Sulit Disentuh Namun Menakutkan
Bupati Muara Enim Edison berjalan melewati kerumunan awak media saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan./fkn

JAKARTA, FAKTANASIOANAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan sebuah analogi yang kuat untuk menggambarkan betapa sulitnya menjangkau pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO) dari sebuah korporasi. Ketua KPK, Setyo Budianto, menyamakan para pemilik tersembunyi ini dengan sosok 'Genderuwo' yang wujudnya tak terlihat namun memiliki pengaruh yang sangat menakutkan bagi para pejabat perusahaan.

Analogi ini disampaikan Setyo dalam Forum Nasional yang membahas penguatan data pemilik manfaat korporasi. Menurutnya, sama seperti makhluk mitologi tersebut, para BO ini sering kali tidak muncul di permukaan struktur perusahaan. Namun, nama dan pengaruh mereka mampu mengintimidasi dan mengarahkan kebijakan perusahaan untuk keuntungan pribadi, yang sering kali membuka celah untuk praktik korupsi. Keberadaan mereka yang misterius menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum.

Setyo, yang memiliki latar belakang sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian, menjelaskan bahwa para 'Genderuwo' korporasi ini tidak bekerja sendiri. Mereka didukung oleh jaringan pengikut dan pihak-pihak yang diuntungkan dari kekuatan modal dan investasi mereka. Pengaruh ini memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan luar biasa yang sulit terdeteksi oleh sistem pengawasan konvensional. Fenomena global seperti Panama Papers menjadi bukti nyata betapa banyak pejabat publik dan politikus yang namanya tercatat sebagai pemegang saham atau penerima manfaat dari perusahaan cangkang.

Untuk melawan para pemilik manfaat yang tak terlihat ini, KPK menyambut baik peluncuran BO Gateway oleh Ditjen AHU Kemenkumham. Platform ini diharapkan dapat menjadi senjata baru untuk meningkatkan transparansi data korporasi. Dengan BO Gateway, informasi mengenai struktur kepemilikan hingga data aset sebuah perusahaan dapat diakses secara lebih mudah. Bagi KPK, keterbukaan ini sangat krusial untuk mempercepat proses penelusuran aset dalam kasus korupsi, baik dalam tahap pencegahan maupun penindakan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi 'Genderuwo' untuk bersembunyi.[dit]

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK