Fakta Nasional

KPK Tegaskan Proses Hukum Berjalan: Johanis Tanak Bicara soal Kasus Google Cloud dan Nadiem

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam proses dan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum d…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Tuesday, 12 August 2025 📖 1 menit
KPK Tegaskan Proses Hukum Berjalan: Johanis Tanak Bicara soal Kasus Google Cloud dan Nadiem
Bupati Muara Enim Edison berjalan melewati kerumunan awak media saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan./fkn
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam proses dan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dengan tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan itu disampaikan ketika Johanis menjadi pembicara pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 11 Agustus 2025. (CNN Indonesia, Antara News)

Menurut Johanis, KPK tidak dapat bertindak gegabah; setiap langkah penegakan hukum harus merujuk pada asas-asas dalam Undang-Undang KPK, KUHAP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Penekanan pada prosedur itu dimaksudkan agar penetapan tersangka hanya dilakukan setelah bukti permulaan cukup, sehingga proses hukum tetap adil. (Antara News)

Johanis juga menekankan hak asasi manusia bukan sekadar jargon, melainkan bagian dari praktik penyelidikan yang menjaga martabat dan kepastian hukum bagi yang diperiksa. Ia mengaitkan hal ini dengan upaya pendidikan antikorupsi bagi generasi muda, meminta mahasiswa menanamkan integritas sejak dini. (merdeka.com)

Pernyataan wakil ketua KPK menjadi cermin penting bagi publik: ketika kasus yang melibatkan figur publik besar mencuat, masyarakat perlu memahami bahwa proses hukum memerlukan waktu, bukti, dan mekanisme yang menjamin keadilan. Transparansi komunikasi dari KPK juga membantu menekan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan publik.

Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan melalui sumber resmi KPK dan media terpercaya. Sementara itu, akademisi dan pengamat hukum dapat berperan dengan mengawal aspek kepatuhan prosedural agar penyelidikan berjalan sesuai aturan. Kombinasi transparansi publik dan ketelitian penyidik menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas proses hukum.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK