KPK Tegaskan Proses Hukum Berjalan: Johanis Tanak Bicara soal Kasus Google Cloud dan Nadiem
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam proses dan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum d…
Dengarkan Ringkasan
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek masih dalam proses dan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dengan tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM).
Pernyataan itu disampaikan ketika Johanis menjadi pembicara pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 11 Agustus 2025. (CNN Indonesia, Antara News)
Menurut Johanis, KPK tidak dapat bertindak gegabah; setiap langkah penegakan hukum harus merujuk pada asas-asas dalam Undang-Undang KPK, KUHAP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Penekanan pada prosedur itu dimaksudkan agar penetapan tersangka hanya dilakukan setelah bukti permulaan cukup, sehingga proses hukum tetap adil. (Antara News)
Johanis juga menekankan hak asasi manusia bukan sekadar jargon, melainkan bagian dari praktik penyelidikan yang menjaga martabat dan kepastian hukum bagi yang diperiksa. Ia mengaitkan hal ini dengan upaya pendidikan antikorupsi bagi generasi muda, meminta mahasiswa menanamkan integritas sejak dini. (merdeka.com)
Pernyataan wakil ketua KPK menjadi cermin penting bagi publik: ketika kasus yang melibatkan figur publik besar mencuat, masyarakat perlu memahami bahwa proses hukum memerlukan waktu, bukti, dan mekanisme yang menjamin keadilan. Transparansi komunikasi dari KPK juga membantu menekan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan publik.
Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan melalui sumber resmi KPK dan media terpercaya. Sementara itu, akademisi dan pengamat hukum dapat berperan dengan mengawal aspek kepatuhan prosedural agar penyelidikan berjalan sesuai aturan. Kombinasi transparansi publik dan ketelitian penyidik menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas proses hukum.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.