Fakta Nasional

KPK Telusuri Aliran Dana Korupsi Jalan Mempawah, Anak Gubernur Diperiksa

PONTIANAK, FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah tahun 2015. Fokus pemeriksaan terbaru adalah penelusuran aliran dana, dengan m…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Friday, 05 December 2025 📖 1 menit
KPK Telusuri Aliran Dana Korupsi Jalan Mempawah, Anak Gubernur Diperiksa
Bupati Muara Enim Edison berjalan melewati kerumunan awak media saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan./fkn
) -->

PONTIANAK, FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah tahun 2015. Fokus pemeriksaan terbaru adalah penelusuran aliran dana, dengan memeriksa Arief Renaldi (AR), anggota DPRD Kalimantan Barat yang juga merupakan anak Gubernur Kalbar Ria Norsan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Arief Renaldi, yang berlangsung di Mapolda Kalbar pada Kamis (4/12/2025), bertujuan untuk menelisik seputar aliran dana kasus tersebut. Kasus ini terjadi saat Ria Norsan menjabat Bupati Mempawah (2009-2018), dan diduga merugikan negara hingga Rp40 miliar.

Dugaan Keterlibatan Ria Norsan

Ria Norsan telah diperiksa KPK sebanyak dua kali terkait perannya dalam proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan rumah dinas Ria Norsan serta rumah dinas istrinya, Bupati Mempawah Erlina, dan menyita sejumlah dokumen terkait.

Status Hukum dan Tersangka Lain

KPK memastikan akan terus mendalami dugaan keterlibatan Ria Norsan dan tidak menutup kemungkinan menaikkan status hukumnya menjadi tersangka, jika bukti yang dikumpulkan mencukupi. Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni dua penyelenggara negara (PPK dan Ketua Pokja) dan satu pihak swasta (Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima).[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK