Fakta Nasional

KPU di Daerah Diminta Optimalkan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pilkada 2024

FAKTA BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Ketua Divisi Teknis Komisi Idham Holik meminta daerah agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2024. Hal itu lantaran re…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: admin Editor: Redaksi 📍 Nasional Friday, 12 July 2024 📖 1 menit
KPU di Daerah Diminta Optimalkan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pilkada 2024
KPU RI menegaskan bakal menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk menggelar gerakan bersama dalam mengedukasi pemilih, menyusul Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang memperketat aturan sanksi keterwakilan 30 persen caleg perempuan bagi partai politik./Dok. Ist

FAKTA BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Ketua Divisi Teknis Komisi Idham Holik meminta daerah agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2024. Hal itu lantaran regulasi pencalonan pilkada sudah ditetapkan.

"Rekan-rekan KPU Provinsi, kabupaten dan kota silakan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait bisa melalui rapat koordinasi atau audiensi," tegasnya, Kamis 11 Juli 2024.

Baca Juga: Sindikat Judi Online dan Peretas Website Pemerintah Merupakan Jaringan Kamboja

Menurut Idham, tahapan pencalonan merupakan salah satu tahapan krusial yang melibatkan sejumlah pihak seperti disdukcapil, dinas pendidikan, kepolisian, kejaksaan dan instansi terkait lain.

Ia juga mengingatkan KPU Provinsi, KPU kabupaten dan kota agar berhati-hati dalam melaksanakan proses tahapan pencalonan, terkait persyaratan pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi para kandidat guna menghindari muncul potensi sengketa.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pengeroyokan Wartawan Usai Sidang SYL

"Jadi rekan-rekan teliti dan cermat, jangan sampai keputusan yang diambil menimbulkan potensi sengketa, sebab KPU dituntut profesional juga menjalankan prinsip akuntabilitas dalam bekerja," ujarnya.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK