Kunjungi NTT, Menkeu Purbaya Tegaskan Peran Kemenkeu Bukan Cuma Bagi-Bagi Anggaran
FAKTANASIONAL.NET — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus memberikan pengarahan kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wilayah NTT di Gedung Keuangan Negara K…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus memberikan pengarahan kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) wilayah NTT di Gedung Keuangan Negara Kupang, Jumat (7/8/2026).
Pertemuan tersebut digelar guna memonitor pelaksanaan APBN di daerah, mengevaluasi penerimaan negara, hingga meninjau efektivitas anggaran dalam mendukung program prioritas pemerintah termasuk pengendalian inflasi.
Dalam pengarahannya, Menkeu menekankan bahwa Kemenkeu memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, pemerintah pusat menyiapkan alokasi bantuan sebesar Rp20,5 triliun bagi 490 kabupaten/kota yang mulai dicairkan hari ini, termasuk bagi wilayah NTT.
Meski demikian, Purbaya menegaskan fungsi jajaran Kemenkeu tidak berhenti pada tahap pengalokasian anggaran semata.
Baca Juga: Zulhas Targetkan SPPG di Papua, NTT, dan Maluku Rampung Pekan Ini, Program MBG Dipercepat
Pengawasan yang ketat dan cermat wajib dijalankan demi menjamin penyaluran dana yang kredibel dan tepat sasaran.
“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” tegas Purbaya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT telah menerapkan pemantauan belanja pengendalian inflasi berbasis Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.
Dashboard ini berfungsi sebagai instrumen analitis untuk mengukur efektivitas belanja, mencermati tren inflasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang cepat dan presisi.
Di samping pemanfaatan instrumen digital, Kanwil DJPb Provinsi NTT juga memperkuat kolaborasi lintas instansi melalui forum koordinasi seperti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT.
Sinergi ini dibangun bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan daerah untuk menjaga stabilitas harga di wilayah tersebut.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
