Lagi, Santriwati Dicabuli Pimpinan Ponpes Al-Hidayah di Pati Jateng

FAKTANASIONAL.NET - Kasus dugaan pencabulan santriwati terjadi di Pondok Pesantren Al-Hidayah di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pelakunya adalah pimpinan ponpes berinisial KA (48), yang kini telah diamankan oleh kepolisian.

Selain memimpin pesantren, KA juga menjabat di berbagai lembaga desa. Ia tercatat sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua Koperasi Merah Putih, hingga Ketua RT.

BACA JUGA

DPR Minta Kasus Pencabulan Anak Yatim di Tanjungbalai Diusut Tuntas, Oknum Guru ASN Terancam Sanksi Berat

Pasca-kejadian ini, KA telah mengajukan surat pengunduran diri dari seluruh jabatan tersebut melalui keluarganya.

Pada Selasa (8/9/2026), puluhan warga mendatangi lokasi pesantren untuk melampiaskan kekesalan. Mereka mencoret dinding bangunan hingga menyegel pondok pesantren tersebut.

Warga bergerak setelah mendengar kabar adanya santriwati dari luar daerah yang menjadi korban pencabulan KA di lingkungan ponpes. Kendati korban belum membuat laporan resmi, warga menuntut pihak pemerintah desa untuk menutup pesantren tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama, menjelaskan bahwa pihaknya mengamankan KA untuk mengantisipasi amukan massa.

"Kami dari Polresta Pati menerima laporan masyarakat terkait peristiwa tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan," ujar Dika, Kamis (10/9/2026).

Dika mengonfirmasi bahwa korban berasal dari luar Kabupaten Pati dan pihak keluarganya saat ini sudah tidak berada di lokasi. Penyidik mengimbau santriwati lain yang merasa pernah menjadi korban untuk tak ragu melapor.

"Sementara ini baru satu korban yang teridentifikasi. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah dari hasil pengembangan dan pendalaman nanti," tambahnya.

BACA JUGA

PBNU Kutuk Keras Dugaan Pencabulan Puluhan Santriwati di Pati: “Ini Pengkhianatan Nilai Pendidikan”

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Desa Talun, Nur Salim, menyebut pihaknya telah menggelar rapat koordinasi menyikapi gejolak warga.

Menurutnya, Pemdes sempat tidak merespons karena belum menerima laporan resmi hingga pagi hari. Namun, tingginya perhatian publik di media sosial membuat Pj Kepala Desa mengambil inisiatif rapat.

"Langkah awal Pemdes sesuai kesepakatan adalah mengonfirmasi surat pengunduran diri yang bersangkutan dari jabatan di pemerintahan desa," kata Nur Salim.

Terkait tuntutan penutupan pesantren, Nur Salim menegaskan bahwa Pemdes tidak memiliki kewenangan langsung dan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag). (*)