Langkah Seribu Kepala BGN di Parlemen: Menguak Misteri Proyek Motor Listrik

FAKTANASIONAL.NET - Suasana koridor Gedung DPR RI mendadak riuh pada Senin (15/6/2026) setelah agenda rapat penting selesai digelar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S Deyang, memilih bungkam dan bergegas menghindari kejaran awak media.

Dilansir dari berbagai sumber, sang pejabat enggan merespons pertanyaan krusial mengenai kelanjutan proyek pengadaan motor listrik dari era kepemimpinan sebelumnya yang kini tengah bermasalah.

Langkah cepat Nanik menuju mobil Toyota Alphard putih miliknya menjadi pusat perhatian hari itu.

Padahal, perempuan yang resmi menjabat sejak 8 Juni 2026 tersebut baru saja menyelesaikan pembahasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 bersama Komisi IX DPR RI.

Jurnalis di lokasi berusaha meminta kepastian hukum atas ribuan kendaraan operasional di lapangan yang melibatkan vendor tanpa legalitas memadai.

Kasus ini kian pelik karena Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, pejabat internal Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, serta pimpinan vendor sebagai tersangka korupsi.

Sebelum menutup pintu mobilnya rapat-rapat, Nanik hanya sempat menunjuk Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, untuk bertindak sebagai juru bicara resmi lembaga dalam memberikan keterangan pers lanjutan kepada publik.

Sikap menghindar dari pejabat publik ini memicu kritik dari politikus senior, Anas Urbaningrum. Melalui akun media sosial X miliknya pada Selasa (16/6/2026), Anas menyayangkan hilangnya momentum transparansi pemerintah.

Ia menegaskan bahwa menghadapi media dengan tenang dan memberikan penjelasan proporsional akan berdampak positif bagi reputasi pribadi maupun program strategis presiden.

Secara khusus, Anas mengingatkan bahwa Nanik S Deyang sebenarnya memiliki latar belakang sebagai mantan wartawan senior.

Oleh sebab itu, berdialog secara terbuka dengan jurnalis semestinya bukan hal yang asing bagi dirinya, melainkan sebuah momentum baik untuk menyapa para yunior seprofesi demi menjaga akuntabilitas publik.[dit]