Langkah Tegas TNI AL dan KKP: Pagar Laut Mulai Dibongkar Sesuai Instruksi Presiden

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama sejumlah pejabat tinggi TNI AL mengadakan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Kantor KKP Jakarta, Senin (20/01/2025). Pertemuan tersebut membahas isu nasional terkait keberadaan pagar laut yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Dalam pertemuan tersebut, TNI AL dan KKP sepakat untuk segera mengatasi permasalahan pagar laut yang mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Menteri KKP RI menyampaikan bahwa pihaknya bersama TNI AL akan mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu dekat.

"Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dan jajaran untuk mengevaluasi isu pagar laut yang ramai dibahas. Kita beri batasan waktu hingga Rabu pagi (22 Januari 2025). Setelah rapat evaluasi, siangnya akan dilakukan pembongkaran," ujar Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono.

Hal senada disampaikan Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Ia menegaskan bahwa TNI AL berkomitmen membantu nelayan yang terdampak pagar laut dengan langkah cepat, aman, dan efektif.

"Kami bersama Pak Menteri dan Wamen mengevaluasi cara terbaik untuk mempercepat penyelesaian permasalahan ini. Sesuai instruksi Presiden RI, TNI harus mampu membantu kesulitan rakyat," ujar Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

Sebelumnya, pada Sabtu (18/01), TNI AL bersama masyarakat nelayan telah melaksanakan pembongkaran pagar laut di perairan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut dirasakan sangat merugikan nelayan di wilayah tersebut.

Dalam sehari, lebih dari 2 km pagar laut berhasil dibongkar untuk membuka akses berlayar bagi nelayan pesisir Tangerang. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan setempat dan mengurangi dampak negatif keberadaan pagar laut.

TNI AL dan KKP menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas, guna memastikan tidak ada lagi hambatan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.[dnl]