Logam Tanah Jarang Di Tangan Prabowo Jangan Sampai Seperti Emas Papua Di Era Soeharto: Untuk Amerika

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Sejarah Indonesia menunjukkan satu pola yang nyaris tak pernah benar-benar putus. Setiap kali kekayaan strategis bangsa masuk ke meja geopolitik global, yang dipertaruhkan bukan hanya komoditas, melainkan arah kekuasaan.

Kisah emas Papua pada era Sukarno hingga Soeharto adalah contoh nyata bagaimana sumber daya alam dapat menjadi mata uang politik internasional. Ingat! Demi emas Papua, CIA gulingkan Soekarno dan Kennedy. Tiga pekan setelah Soeharto jadi Presiden, pengelolaan emas Papua diserahkan kepada Amerika.

Kini, pola itu menemukan bentuk barunya dalam logam tanah jarang, dan konteks globalnya semakin gamblang ketika dikaitkan dengan kedekatan Prabowo dengan Donald Trump, bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat, serta negosiasi tarif dagang antara Jakarta dan Washington.

Jika emas Papua dulu menjadi magnet yang menarik intervensi intelijen Amerika Serikat dan rekayasa kekuasaan di Indonesia, logam tanah jarang hari ini memainkan peran serupa dalam lanskap baru. Transisi energi, industri pertahanan, dan teknologi tinggi.

Amerika Serikat sangat berkepentingan memastikan pasokan logam tanah jarang tidak sepenuhnya dikuasai Tiongkok. Dalam situasi ini, Indonesia bukan sekadar mitra dagang, tetapi merupakan simpul strategis.

Dan Prabowo, dengan latar belakang militer, citra nasionalis, serta jaringan pribadi dengan elit politik Amerika termasuk Trump, menjadi figur yang dianggap "dapat diajak bicara".

Kedekatan Prabowo dengan Trump bukan sekadar nostalgia pribadi atau simbol diplomasi. Ia adalah sinyal politik. Trump merepresentasikan wajah Amerika yang transaksional. Hubungan dibangun bukan atas dasar nilai, melainkan kepentingan.

Dalam logika ini, logam tanah jarang, posisi geopolitik Indonesia, dan stabilitas kawasan menjadi satu paket negosiasi.

Negara yang ingin dianggap mitra strategis harus menunjukkan "kontribusi nyata". Menjadikan kekayaan alam kembali masuk ke ruang tawar, bukan sebagai instrumen keamanan, tetapi sebagai jaminan kesetiaan geopolitik.

Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat memperkuat kesan tersebut. Secara simbolik, langkah itu dibungkus sebagai komitmen moral Indonesia terhadap stabilitas global terutama Palestina.

Namun dalam pemahaman politik yang lebih jauh, ini adalah sinyal keberpihakan. Indonesia ingin dipandang sebagai aktor global yang bertanggung jawab, kooperatif, dan sejalan dengan kepentingan Barat. Persis seperti Orde Baru dulu, ketika stabilitas regional dan sikap anti-komunisme dijadikan tiket masuk ke lingkaran kekuasaan internasional.

Intinya, setiap tiket selalu punya harga. Dalam konteks hari ini, harga itu muncul dalam negosiasi tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Tarif bukan sekadar soal angka ekspor-impor, melainkan instrumen tekanan.

Ketika Washington menekan lewat kebijakan perdagangan, negara mitra biasanya membalas bukan dengan perlawanan, melainkan konsesi. Konsesi itu bisa berupa pembukaan pasar, pelonggaran aturan, atau yang paling strategis akses terhadap sumber daya penting. Logam tanah jarang berada tepat di titik itu.

Di sinilah bayang-bayang Soeharto kembali relevan. Orde Baru menyerahkan emas Papua bukan karena kurangnya nasionalisme, tetapi karena memandang kekayaan alam sebagai alat legitimasi eksternal.

Dukungan Amerika berarti stabilitas rezim. Hari ini, Prabowo menghadapi konteks yang berbeda, tetapi logika dasarnya serupa. Pengakuan global, dukungan strategis, dan kelancaran hubungan dagang dengan Amerika Serikat tampak lebih diutamakan daripada membangun arsitektur kedaulatan penuh atas logam tanah jarang.

Ironisnya, semua ini dibungkus dengan retorika nasionalisme yang keras. Negara digambarkan kuat, berdaulat, dan disegani. Namun dalam praktiknya, kekayaan strategis justru dikelola untuk kepentingan asing.

Hilirisasi disebut, tetapi kendali teknologi dan data tetap abu-abu. Kedaulatan diklaim, tetapi ruang tawar justru dilepas sejak awal. Ini bukan nasionalisme konfrontatif, melainkan nasionalisme transaksional. Keras di pidato, lentur di meja negosiasi. Berkoar-koar anti asing, tapi menjadi alat kepentingan asing.

Sejarah emas Papua mengajarkan satu hal pahit. Ketika sumber daya strategis dijadikan alat kompromi geopolitik, yang diuntungkan adalah kekuatan besar, sementara negara pemilik hanya mendapatkan remah-remah.

Logam tanah jarang kini berada di posisi yang sama. Kedekatan Prabowo dengan Trump, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Amerika, dan negosiasi tarif dagang bukanlah peristiwa yang terpisah. Semuanya adalah bagian dari satu pola. Upaya menempatkan Indonesia sebagai mitra yang "aman" bagi kepentingan global, meskipun itu berarti mengulang kesalahan sejarah.

Jika pola ini dibiarkan, maka logam tanah jarang akan mengikuti jejak emas Papua. Dari simbol potensi kedaulatan menjadi monumen kompromi politik. Dan sekali lagi, generasi mendatang hanya akan membaca kesimpulan yang sama bahwa di negeri ini, kekuasaan boleh berganti, wajah presiden bisa berubah, tetapi cara negara bertukar masa depan dengan pengakuan asing nyaris tak pernah benar-benar ditinggalkan.