Manfaatkan Libur Sekolah, Pemerintah Setop Sementara Program Makan Bergizi Gratis untuk Evaluasi SPPG

FAKTANASIONAL.NET — Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Momentum ini dimanfaatkan secara penuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program nasional tersebut.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa kebijakan penghentian sementara ini diambil secara logis seiring dengan absennya aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Masa libur yang cukup panjang dinilai memberikan ruang gerak yang ideal bagi BGN untuk berbenah tanpa mengganggu hak para siswa.

Baca Juga: Sakralisasi MBG Atas Nama Janji Kampanye

"Salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur. Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Fokus Evaluasi: Dari Higienitas hingga Kualitas Pangan

Qodari membeberkan bahwa agenda evaluasi ini tidak akan dilakukan setengah-setengah.

BGN bakal menyisir berbagai aspek krusial di lapangan, mulai dari kelayakan fasilitas dapur, higienitas proses pengolahan makanan, standar kesehatan, hingga pemenuhan kualitas pangan yang disajikan di piring para siswa.

"Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini," ucapnya.

Terapkan Sistem Grading untuk Tentukan Besaran Insentif

Selain membenahi standar operasional, pemerintah juga tengah menggodok sistem penilaian baru berupa pengelompokan kelas atau grading bagi setiap SPPG di seluruh Indonesia.

Nantinya, setiap satuan layanan dapur akan dikategorikan ke dalam beberapa kelas berdasarkan performa dan kualitas layanan yang mereka berikan.

Hasil dari grading inilah yang ke depan akan menentukan besaran insentif yang diterima oleh masing-masing pengelola, sehingga sistemnya tidak lagi dipukul rata.

"Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama," ungkap Qodari.

Melalui strategi ini, pemerintah berharap dapat memicu kompetisi positif antar-pengelola dapur SPPG untuk terus menjaga kualitas makanan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan dengan jauh lebih efisien dan tepat sasaran.

Baca Juga: Kejagung Siap Cecar Eks Waka BGN Sony Sanjaya, 26 Nama Baru Masuk Radar Korupsi MBG