Masuki Tahun Ketiga Prabowo-Gibran, ETP Forum Dorong Pemerintah Percepat Reformasi Energi Nasional

FAKTANASIONAL.NET - Sejumlah lembaga think tank yang tergabung dalam Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran mempercepat reformasi energi, mulai dari subsidi, pengembangan energi terbarukan, hingga pembenahan tata kelola, di tahun ketiga dari pemerintahan mereka.

Apa lagi di tengah ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi dinamika energi global, penguatan ketahanan energi menjadi krusial bagi Indonesia. 

Desakan tersebut disampaikan dalam Media Briefing dan Diskusi ETP Forum di Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Jumat (30/10/2026). 

Forum yang terdiri atas enam lembaga, yakni CPD, Climateworks Centre, IESR, IISD, IRID, dan PYC, menilai penyelarasan target, regulasi, serta anggaran menjadi kunci keberhasilan transisi energi dan mengejar target 100 persen energi terbarukan pada 2040.

Mereka menilai kemajuan regulasi, alokasi anggaran, dan penguatan sistem energi harus berjalan beriringan. Penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) juga perlu diperkuat agar transisi energi tidak menimbulkan dampak negatif.

ETP Forum mencatat sejumlah kemajuan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, antara lain pembentukan satuan tugas percepatan transisi energi, pembentukan kementerian koordinator bidang hilirisasi dan transisi energi, serta pencanangan target pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW). 

"Namun, implementasinya masih membutuhkan peta jalan yang jelas, kepastian regulasi, dan penyelarasan dengan perencanaan ketenagalistrikan," kata Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Kuki Soejachmoen,

Tantangan terlihat dari bauran energi terbarukan yang turun dari 18,3 persen pada triwulan I menjadi 17,3 persen pada triwulan II 2026. Pada saat yang sama, belanja subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp376,8 triliun sepanjang Januari-September 2026, meningkat 54,1 persen dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya.

Tekanan fiskal semakin besar karena harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada September 2026 mencapai US$112,81 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70. Nilai tukar rupiah juga berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, sedangkan konsumsi BBM bersubsidi meningkat 9,1 persen menjadi sekitar 13,4 juta kiloliter.

Lead Electric Mobility and Indonesia Energy International Institute for Sustainable Development (IISD), Achmad Zacky Ambadar, menilai kondisi tersebut memperkuat urgensi reformasi subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis penerima. 

"Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai dapat membantu pemerintah memprioritaskan rumah tangga yang paling membutuhkan," katanya.

Senada, Senior Policy Adviser Centre for Policy Development (CPD), Ruddy Gobel, menyebut reformasi subsidi berbasis DTSEN yang menyasar 30-50 persen rumah tangga terbawah atau sekitar 28-47,1 juta keluarga berpotensi menghemat anggaran Rp76 triliun hingga Rp116 triliun. 

"Pemerintah perlu memastikan penyaluran tepat sasaran dan menyediakan mekanisme koreksi data yang mudah diakses," ungkapnya.

Selain subsidi, percepatan program PLTS 100 GW juga membutuhkan perhatian serius. Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui tujuh indikator menunjukkan belum ada aspek pelaksanaan program yang sepenuhnya siap. Regulasi, perencanaan sistem kelistrikan, pendanaan, kesiapan proyek, dan koordinasi antarlembaga masih menjadi hambatan. 

"Sementara kapasitas produksi modul surya dalam negeri telah mencapai sekitar 11-14 GW per tahun," kata Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa,

Ia menilai terbatasnya proyek siap investasi dan belum optimalnya mekanisme pengadaan PLTS skala besar di PLN berpotensi menghambat pencapaian target.

Di sisi lain, kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) justru bertambah sekitar 4 GW pada 2025 menjadi 60,7 GW. 

"Kondisi ini menunjukkan perlunya konsistensi kebijakan dalam mengelola pembangkit fosil dan mempercepat energi bersih," ujar dia.

Sementar itu, Country Lead Indonesia Climateworks Centre, Jannata Giwangkara, menekankan pentingnya perencanaan ketenagalistrikan yang terintegrasi. Penetapan target energi terbarukan, pengembangan jaringan, dan pengelolaan pembangkit fosil harus diselaraskan agar investasi baru mendukung sistem energi yang bersih dan andal. 

"Pemadaman berskala besar di Sumatra dan Kalimantan pada 2026 juga menjadi pengingat pentingnya keandalan pasokan listrik," ungkap dia.

ETP Forum turut menyoroti pembenahan tata kelola dan koordinasi lintas sektor. Satuan tugas transisi energi dan kementerian koordinator harus memiliki mandat serta mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. 

Penguatan kerangka hukum, termasuk RUU Perubahan Iklim dan instrumen Nilai Ekonomi Karbon, juga diperlukan untuk menjaga konsistensi kebijakan.

Sementara itu, Senior Consultant PYC Farida Zed mengingatkan bahwa transisi energi harus berlangsung adil dan inklusif. Pekerja, perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan. 

"Dengan demikian, manfaat energi bersih dapat dirasakan lebih merata dan tidak mengabaikan kelompok rentan," kata dia.[mut]