Masyarakat Daerah Saat Ini Seakan Tidak Punya Pemimpin

FAKTANASIONAL.NET - Persoalan pengelolaan fiskal nasional kembali menjadi sorotan.

Media Wahyudi Askar menilai arah kebijakan pemerintah saat ini justru berpotensi menggerus semangat desentralisasi yang lahir dari Reformasi 1998.

Dikutip Redaksi dari YouTube @IndonesiaLawyersClubReborn pada Jumat, 11 September 2026, Media Wahyudi Askar menyampaikan kritik tajam mengenai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, porsi anggaran yang dikelola pemerintah daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan fiskal nasional yang berada dalam kendali pemerintah pusat.

Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pemerintah daerah. Berbagai persoalan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, dinilai memiliki akar masalah yang berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah pusat.

Media Wahyudi Askar juga menyoroti banyaknya kebijakan dari Jakarta yang dinilai belum sepenuhnya berangkat dari kebutuhan nyata di daerah.

Situasi semakin rumit ketika daerah tetap diberikan tanggung jawab menyediakan layanan dasar, sementara dukungan anggarannya justru mengalami pemangkasan.

Kritik berikutnya diarahkan pada kondisi kepemimpinan di tingkat daerah.

Media Wahyudi Askar menyebut masyarakat di sejumlah daerah seakan kehilangan pemimpin yang benar-benar berpihak dan berani menyuarakan kepentingan mereka.

Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi ketergantungan politik.

Kepala daerah seperti bupati, wali kota, dan gubernur dianggap berada dalam posisi sulit karena harus berhadapan dengan kepentingan ketua partai politik di Jakarta.

Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai persoalan hukum atau dosa masa lalu yang dapat membuat sebagian pemimpin daerah enggan mengambil sikap berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ia juga menyoroti fenomena pemimpin daerah yang cenderung pasif. Alih-alih memperjuangkan hak masyarakat, sebagian kepala daerah dinilai lebih memilih diam dan mempertahankan posisi jabatan.

Menurut Media Wahyudi Askar, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari semakin kuatnya sentralisasi kekuasaan.

Arah pembangunan dan kebijakan yang banyak ditentukan dari Jakarta dinilai membuat kepala daerah kehilangan ruang gerak serta inisiatif untuk memenuhi janji politik kepada masyarakat yang memilih mereka.

Dalam diskusi tersebut, ia bahkan menggunakan istilah colonial developmentalism untuk menggambarkan kondisi ketika daerah merasa berada di bawah tekanan regulasi pusat yang dianggap tidak adil.

Jika persoalan fiskal dan relasi pusat-daerah tidak segera dibenahi, dampaknya tidak hanya dirasakan generasi sekarang.

Kekacauan tata kelola tersebut juga berpotensi menentukan buruknya masa depan generasi muda di berbagai daerah.

Kritik itu pada akhirnya mengarah pada satu persoalan mendasar: ketika kewenangan daerah dibatasi, anggaran dipangkas, sementara tanggung jawab pelayanan tetap dibebankan, siapa yang benar-benar berdiri membela kepentingan masyarakat daerah?[dit]