Fakta Nasional

Membangun Ketahanan Nasional Melalui RAPBN 2026 yang Berkelanjutan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menetapkan penguatan ketahanan nasional sebagai arah utama kebijakan fiskal. Dalam menghadapi ketidakpastian global—mulai dari konflik geopolitik hingga fragm…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 02 July 2025 📖 1 menit
Membangun Ketahanan Nasional Melalui RAPBN 2026 yang Berkelanjutan
Sri Mulyani//(Instagram)
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menetapkan penguatan ketahanan nasional sebagai arah utama kebijakan fiskal.

Dalam menghadapi ketidakpastian global—mulai dari konflik geopolitik hingga fragmentasi ekonomi—pemerintah memilih memperkuat basis domestik agar Indonesia lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Alokasi anggaran diarahkan untuk mencapai swasembada pangan dan energi, meningkatkan kualitas pendidikan, mempercepat industrialisasi, serta menjaga efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Swasembada pangan dan energi menjadi prioritas utama karena keduanya merupakan pilar ketahanan nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi beras, jagung, dan minyak sawit, sambil mempercepat pengembangan energi terbarukan.

Program intensifikasi dan diversifikasi pertanian akan didukung oleh subsidi sarana produksi dan insentif teknologi. Di sektor energi, pembangkit listrik tenaga surya dan angin akan diperluas untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

Kebijakan fiskal 2026 menekankan kualitas belanja yang lebih baik dengan prinsip value for money. Setiap rupiah anggaran harus dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui sistem e-budgeting terintegrasi, pemerintah akan memantau realisasi belanja secara real time dan melakukan revisi cepat apabila terjadi pemborosan atau penyelewengan. Optimalisasi penerimaan negara juga diupayakan melalui reformasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dalam kondisi global yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan, intervensi pemerintah dianggap perlu untuk mengoreksi kegagalan pasar dan memastikan kesejahteraan sosial.

Delapan agenda prioritas Presiden—mulai dari program makan bergizi gratis hingga pemberdayaan desa—akan mendapatkan dukungan anggaran memadai. Koordinasi antara pusat dan daerah serta sinergi dengan sektor swasta juga diperkuat agar pemulihan ekonomi tetap berlanjut dan pondasi Indonesia Emas 2045 semakin kokoh.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK