Menaker Janji Revisi Aturan Outsourcing Awal Juli 2026, Jenis Pekerjaan Bakal Diperketat

FAKTANASIONAL.NET — Angin segar berembus bagi kalangan buruh di tanah air. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya atau outsourcing bakal segera direvisi pada awal Juli mendatang.

Said mengaku telah membahas secara mendalam rencana revisi tersebut langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan jajaran pejabat teras Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Menurutnya, perubahan aturan ini nantinya akan mempertegas batasan mengenai jenis pekerjaan apa saja yang legal untuk dialihdayakan.

"Awal Juli akan keluar revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Ini janji Menaker ketika saya datang kepada beliau," kata Said Iqbal dalam konferensi pers bersama KSPI dan Partai Buruh, Minggu (21/6/2026).

Said menyebutkan salah satu poin krusial yang diusulkan oleh serikat buruh adalah mempertegas frasa larangan penggunaan pekerja alih daya terlebih dahulu di awal regulasi.

Setelah itu, barulah pemerintah memberikan pengecualian terbatas pada jenis pekerjaan tertentu, sesuai dengan koridor Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Usulan Buruh: Hanya 4 Jenis Pekerjaan yang Boleh Outsourcing

Dalam draf usulan yang disodorkan, pihak serikat pekerja meminta pemerintah mengunci pemanfaatan sistem outsourcing hanya untuk empat sektor penunjang operasional perusahaan saja.

Empat jenis pekerjaan penunjang yang diusulkan tetap boleh menggunakan sistem alih daya tersebut meliputi:

• Jasa Katering (Catering)

• Petugas Keamanan (Security)

• Layanan Kebersihan (Cleaning Service)

• Pengemudi Perusahaan (Driver)

Selain memperketat klasifikasi rumpun kerja, Said menilai revisi aturan ini wajib memperkokoh pilar perlindungan hukum bagi para pekerja alih daya.

Hubungan kerja di internal agensi outsourcing harus didefinisikan secara transparan, baik yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Ia menegaskan, terlepas dari status alih dayanya, para pekerja wajib mendapatkan pemenuhan hak normatif secara penuh seperti upah minimum yang layak, jaminan sosial, hak cuti resmi, jam kerja yang manusiawi, hingga transparansi upah lembur.

Kemnaker Buka Pintu Evaluasi Lewat Dialog Sosial

Sinyal revisi ini senada dengan sikap akomodatif yang ditunjukkan oleh Kemnaker.

Pemerintah mengakui terus membuka ruang untuk meninjau ulang aturan outsourcing demi meredam gejolak hubungan industrial.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengantongi berbagai masukan, baik dari asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja, selama proses jajak pendapat di Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

"Kita paham bahwa ada dinamika dan fase saat pembahasan di LKS Tripnas itu juga ada masukan dari pengusaha, serikat buruh dan serikat pekerja. Kami dari pemerintah melihat kalau memang ada aspirasi untuk meninjau kembali, kita siap meninjau kembali," ujar Yassierli di Jakarta.

Kendati demikian, Menaker Yassierli belum bisa mengetok palu apakah evaluasi ini otomatis akan berujung pada pemangkasan jumlah lini pekerjaan yang boleh menerapkan sistem outsourcing.

"Kita tunggu aja. Apa pun itu, regulasi harus ada dialog sosial, meaningful participation (partisipasi yang bermakna), dan itu harus dilewati," tutur Yassierli menegaskan prinsip kehati-hatian pemerintah.

Sebagai informasi, Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 sebelumnya baru saja diterbitkan oleh Menaker Yassierli pada akhir April lalu sebagai respons cepat atas Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Saat pertama kali diundangkan pada 30 April, regulasi ini diklaim bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum, memperkuat pelindungan hak buruh, sekaligus menjaga iklim keberlangsungan dunia usaha agar tetap kompetitif.

Baca Juga: Kemnaker Buka Pintu Karier di Jepang: Simak Cara Daftar Program Pemagangan