Mendagri Dorong Pemprov Sumut Genjot Ekonomi Berbasis Data: Jangan Hanya Puas di Bawah Rata-Rata Nasional

FAKTANASIONAL.NET – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif.

Dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026), Tito menekankan pentingnya perencanaan berbasis data untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran.

Meski menilai kinerja ekonomi Sumut relatif stabil, Mendagri mencatat bahwa pencapaian saat ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional, sehingga membutuhkan akselerasi lebih lanjut.

Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Indikator Kesejahteraan

Mendagri menegaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi bukan sekadar statistik, melainkan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan yang rendah dinilai hanya akan membawa perubahan terbatas bagi publik. Oleh karena itu, ia meminta setiap kepala daerah di Sumatera Utara untuk mendalami komponen-komponen pembentuk ekonomi di wilayah masing-masing.

"Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota," ujar Tito Karnavian dalam rilis resminya.

Ia mendorong Pemda untuk rajin berkoordinasi dengan BPS guna mengidentifikasi masalah krusial seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan antarwilayah secara detail.

Inovasi PAD dan Pengendalian Inflasi

Selain perencanaan, Tito menyoroti dua pilar penting dalam stabilitas ekonomi daerah yaitu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengendalian inflasi.

Ia meminta Pemprov Sumut untuk terus berinovasi dalam menggali sumber pendapatan baru tanpa memberikan beban tambahan bagi masyarakat.

Stabilitas harga barang juga menjadi perhatian utama. Mendagri mengingatkan bahwa inflasi yang tidak terkendali akan langsung memukul daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemda diharapkan tetap konsisten memantau ketersediaan pasokan dan distribusi komoditas pangan di pasar.

Keseimbangan Fiskal dan Investasi

Menutup arahannya, Mendagri mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pengelolaan anggaran yang efektif diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan roda ekonomi di Sumatera Utara secara lebih masif.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan RKPD Sumut Tahun 2027 dapat menjadi cetak biru pembangunan yang lebih akurat, responsif terhadap data lapangan, dan mampu membawa Sumatera Utara melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.