Mendagri Siapkan Skema Top Up Anggaran Pemda untuk Gaji ASN, Tegaskan Efisiensi Jadi Syarat Utama

FAKTANASIONAL.NET — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tengah menyiapkan skema top up anggaran bagi pemerintah daerah (pemda) yang mengalami kesulitan finansial dalam membayar belanja pegawai, termasuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa skema top up tersebut merupakan opsi terakhir (last resort) dari pemerintah pusat.

Pihaknya meminta pemda terlebih dahulu memaksimalkan efisiensi anggaran internal, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Kita enggak mau memberikan harapan kemudian langsung main top-up gitu aja. Nanti daerahnya enggak mau melakukan efisiensi," kata Tito usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Rekonsiliasi Data Finansial Daerah

Saat ini, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan sedang menuntaskan proses rekonsiliasi data guna memetakan daerah yang memenuhi kriteria penerima bantuan tambahan anggaran tersebut.

Baca Juga: Kemendagri-BPS Berkolaborasi, Mendagri Tito Ungkap Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

Proses pencocokan data ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu pekan.

Tito belum membeberkan daftar daerah maupun estimasi besaran anggaran yang disiapkan. Langkah penelusuran ketat dilakukan agar bantuan dana pusat tepat sasaran dan tidak memicu ketergantungan fiskal daerah.

Ia memaparkan, sejumlah daerah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menutup defisit belanja pegawai melalui penghematan operasional.

Evaluasi di Kota Tidore Kepulauan, misalnya, menunjukkan adanya pos belanja operasional dan pemeliharaan yang bisa diefisiensikan untuk menutup kekurangan gaji pegawai.

"Setelah kita lihat dari belanja operasional ternyata perawatan, pemeliharaan ada yang bisa disederhanakan, diefisiensikan, yang bisa menutupi kekurangan untuk belanja pegawai," tuturnya.

Dorong Kenaikan PAD dan Percepatan DBH

Selain penghematan, pemda diimbau melakukan inovasi guna menggenjot PAD.

Tito mencontohkan keberhasilan Kota Pekanbaru yang mampu meningkatkan PAD dari Rp800 miliar pada 2024 menjadi Rp1,2 triliun pada 2025 melalui simplifikasi birokrasi pembayaran pajak dan retribusi.

"Saya mengharapkan seluruh daerah juga melakukan PAD, naikkan PAD untuk naikkan pendapatan supaya bisa membayar belanja pegawai," ujar Tito.

Bagi daerah bersumber daya terbatas yang masih memiliki hak penerimaan, Mendagri mendorong Kementerian Keuangan mempercepat penyaluran DBH untuk menopang kebutuhan belanja operasional pemda.

"Kalau daerah yang memang sulit sekali PAD-nya, tapi ada DBH-nya, dana bagi hasil, yang ada di Kementerian Keuangan, kita mohon kepada Menteri Keuangan agar DBH-nya bisa dibayarkan sehingga bisa menutupi belanja pegawai," katanya.

Di akhir keterangannya, mantan Kapolri tersebut memberikan instruksi tegas bahwa persoalan anggaran daerah tidak boleh mengorbankan hak-hak aparatur negara.

Pemda dilarang keras mengambil langkah ekstrem terkait keberlangsungan kerja pegawai.

"Saya sudah menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada opsi untuk, tidak boleh ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawainya," tegasnya.

Baca Juga: Kemendagri-KLH Pacu Pemda Menyusun Perda RPPLH