Mendorong Inklusi Keuangan: Arahan Presiden untuk Tingkatkan Kepemilikan Rekening di Seluruh Indonesia

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Indonesia semakin gencar mendorong inklusi keuangan demi mencapai pemerataan akses layanan perbankan di seluruh wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat semakin aktif memiliki rekening perbankan.

Saat ini, meskipun sekitar 89% masyarakat telah terlayani, terdapat beberapa daerah seperti Maluku Utara dan Halmahera yang masih perlu digarap lebih serius.

Peningkatan literasi keuangan menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah, terutama untuk mengedukasi manfaat memiliki rekening dan menghindari risiko investasi yang tidak terukur.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Dalam era digital, integrasi teknologi keuangan semakin mendorong pertumbuhan inklusi keuangan.

Pemerintah melalui berbagai inisiatif seperti elektronifikasi bantuan dan subsidi, berupaya memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM, dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah.

Selain itu, literasi keuangan yang terus ditingkatkan akan membantu masyarakat memahami risiko dan keuntungan dalam bertransaksi secara digital.

Untuk mempercepat pencapaian inklusi keuangan, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden.

DNKI memiliki mandat untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui kerjasama lintas sektor, DNKI berhasil meningkatkan penggunaan akun keuangan formal, yang pada tahun 2023 mencapai 88,7% penggunaan dan 76,3% kepemilikan. Target yang ditetapkan dalam RPJMN adalah mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.

Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Meskipun inklusi di perkotaan sudah mencapai 91,5%, di daerah pedesaan masih perlu didorong hingga mencapai 84,8%.

Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan lembaga keuangan, diharapkan tingkat literasi keuangan serta penggunaan rekening bank akan terus meningkat, memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.

Dengan upaya terpadu ini, Indonesia semakin mendekati visi keuangan inklusif yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap warga mendapatkan manfaat dari sistem keuangan yang modern dan terpercaya.[dit]