Mengulik Alat Sadap Canggih KPK yang Membuat Banyak Pejabat Kena OTT

FAKTANASIONAL.NET - Ketemu seorang dewan, baru beli HP baru. Eh, esoknya sudah ganti lagi. “Kenapa diganti, Bang?” Jawabnya, HP yang lama sudah disadap KPK. 

Ia sepertinya tahu HP-nya sedang ditarget, cepat ia ganti HP buatan Amrik. 

Kali ini saya mau bahas alat sadap canggih yang digunakan KPK untuk meng-OTT para koruptor, tikus got gorong-gorong. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Korupsi di Indonesia jarang dilakukan sambil teriak. 

Apalagi pakai pengeras suara. Ia dibicarakan pelan, lewat telepon, lewat pesan singkat, sambil yakin negara lagi sibuk ngurus hal lain.

Maka ketika KPK diberi alat penyadapan, itu seperti negara tiba-tiba memasang telinga raksasa di warung kopi kekuasaan. 

Baca Juga: KPK Periksa Mantan Dirut Pertamina Terkait Kasus Korupsi Jual Beli Gas PGN

Bukan buat dengar gosip, tapi buat mencatat siapa ngomong apa, jam berapa, dan kenapa nadanya mendadak pelan.

Semua alat penyadapan KPK bekerja di satu jalur resmi bernama lawful interception. Artinya, negara menyadap lewat pintu depan, bukan manjat pagar. KPK bekerja sama dengan operator seluler.

 Dari ruang teknis di kantor, komunikasi target dialihkan secara sistematis ke pusat monitoring. HP target tetap normal, sinyal tidak turun, pulsa tidak bocor, tapi tiap kata sekarang punya arsip negara. Ini bukan film, ini administrasi.

Mesin utamanya bernama ATIS, buatan Jerman, harganya miliaran. Jangan bayangkan alat tempel di HP. 

ATIS ini seperti ruang kontrol bandara, tapi yang mendarat bukan pesawat, melainkan percakapan. Begitu target yang sah secara hukum dimasukkan, sistem langsung memirror panggilan suara dan data dari jaringan operator. 

Setiap percakapan otomatis direkam, dikasih cap waktu, nomor, durasi, lalu dikompresi dan dienkripsi. Kapasitasnya ratusan jam rekaman, ratusan panggilan sekaligus. Penyidik tinggal membaca pola, tidak perlu pasang telinga.

Untuk jalur seluler yang lebih jadul, ada Reuven-GSMSL. Fungsinya membaca komunikasi GSM seperti telepon dan SMS. 

Alat ini bukan paling canggih, tapi berguna untuk memetakan siapa sering menghubungi siapa, jam berapa, dan seberapa rutin. 

Dari sini biasanya terlihat ritme aneh, menjelang proyek cair, komunikasi mendadak ramai. Ini alat pembuka jalan, bukan palu terakhir.

Nama yang paling sering bikin pejabat gelisah adalah Pegasus. Ini spyware kelas dewa dari Israel. Dalam konteks KPK, Pegasus bukan alat harian. 

Ia dipakai hanya untuk target besar dan kasus luar biasa. Cara kerjanya bukan lewat operator, tapi lewat celah sistem operasi ponsel. 

Tanpa klik, tanpa sadar, pesan, lokasi, bahkan mikrofon bisa terbaca. Data dikirim ke server kendali dalam kondisi terenkripsi. Karena kekuatannya ekstrem, penggunaannya paling ketat dan paling sensitif.

Yang sering bikin rakyat salah paham, penyadapan KPK hampir tidak pernah dilakukan pakai mobil ngendap-ngendap depan rumah. Itu mitos sinetron. Metode utama selalu terpusat dari kantor lewat server. 

Alat seperti IMSI-catcher memang ada, tapi fungsinya lebih ke pelacakan lokasi darurat, bukan sadap isi obrolan rutin. Pendekatan fisik justru berisiko dan kurang kuat buat bukti sidang.

Intinya, alat penyadapan KPK bukan mesin jahat, tapi telinga negara yang disiplin. Ia tidak mengintai rakyat biasa, tidak koleksi gosip.

 Ia bekerja diam-diam, legal, dan terbatas. Justru karena itu, banyak pejabat tumbang bukan karena negara terlalu pintar, tapi karena terlalu yakin tak ada yang mendengar. Di warung kopi kekuasaan, ternyata negara sudah duduk sejak lama. 

“Cuma, semakin canggih alat sadap, para pejabat itu juga canggih membaca pola kerja KPK. Harun Masiku sangat paham, makanya tak tertangkap sampai sekarang.”

“Sepakat, wak. Manusia lebih pintar dari alat itu. Kalau tak pintar, mungkin setiap hari KPK nangkapi tikus got gorong-gorong itu. Soal Harun Masiku, ia ada penangkal dan pelindungnya, wak.” Ups

Baca Juga: Geledah Rumdin Ketua PN Depok, KPK Sita 50 Ribu Dolar AS!

Oleh : Rosadi Jamani (Ketua Satupena Kalbar)

*Disclaimer : Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.