Menkeu Purbaya Gagal Penuhi Janji

DI awal masa jabatannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah berjanji akan membuat ekonomi Indonesia lebih cerah dalam waktu dua hingga tiga bulan. Namun ketika waktu yang dijanjikan telah terlewati, sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan kondisi yang semakin suram.

Jika menengok kondisi Agustus 2025 saat Menteri Keuangan dijabat oleh Sri Mulyani, ekonomi Indonesia sebenarnya berada dalam fase stabil.

Inflasi relatif rendah sekitar 2,31 persen (YoY), daya beli relatif terjaga, Bank Indonesia (BI) punya ruang menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pada Q2-2025 pertumbuhan ekonomi tergolong stabil sekitar 5,12 persen (YoY), Rupiah rata-rata Rp 16.301 per USD, sentimen pasar masih netral–positif, dan kebijakan monter mendukung pertumbuhan.

Namun memasuki Januari 2026 atau beberapa bulan setelah Menteri Keuangan dijabat Purbaya Yudhi Sadewa, Inflasi mulai meningkat menjadi sekitar 3,5 persen (YoY) – level tertinggi dalam hampir 3 tahun terakhir. Peningkatan inflasi ini mengurangi ruang pelonggaran moneter dan meningkatkan risiko tekanan daya beli rumah tangga.

Dari sisi pasar keuangan, indikator justru bergerak lebih negatif. Pada awal Februari 2026, Rupiah rata-rata bergerak melemah di level Rp 16.807 per USD. Volatilitas pasar pun semakin bergejolak.

Bahkan, Indonesia mendapatkan peringatan dari MSCI dan Moody's. MSCI menyoroti transparansi dan kelayakan investasi pasar modal. Sedangkan Moody's menurunkan prospeknya dari stabil menjadi negatif.

Hal ini adalah cerminan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap arah kebijakan fiskal dan konsistensi ekonomi pemerintah.

Secara fundamental ekonomi Indonesia memang tidak runtuh, tetapi perubahan yang terjadi tidak sejalan dengan janji percepatan pertumbuhan yang sebelumnya disampaikan. Ketika realitas tidak bergerak secepat narasi, kepercayaan justru terkikis.

Di sinilah kegagalan itu menjadi terlihat. Bukan karena ekonomi Indonesia tiba-tiba memburuk secara drastis, melainkan karena ekspektasi yang dibangun terlalu tinggi dibanding kemampuan sistem untuk merespon.

Pasar keuangan bekerja berdasarkan kepercayaan terhadap masa depan, bukan sekadar niat baik kebijakan. Ketika investor melihat ketidakpastian arah fiskal atau perubahan kebijakan yang terlalu cepat, respon yang muncul adalah kehati-hatian, bukan optimisme.

Dalam praktiknya, ekonomi tidak bergerak mengikuti kalender politik. Stabilitas membutuhkan konsistensi, bukan sekadar pergantian figur atau pernyataan optimistis.

Kini yang tersisa bukanlah perbaikan yang jelas, melainkan jarak antara harapan dan realitas. Di titik ini, publik dan pasar tidak lagi menilai seberapa optimis pernyataan seorang menteri, tetapi seberapa kredibel janji tersebut ketika dihadapkan pada kenyataan ekonomi.

Dan di situlah, janji Menkeu Purbaya terlalu cepat berubah menjadi beban yang sulit dipenuhi.[***]

Oleh: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)