Menko PMRI Ajukan Tambahan Anggaran Rp653,7 Miliar

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Menko PMRI), Muhaimin Iskandar, mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp653,7 miliar kepada Badan Anggaran DPR RI.

Tambahan anggaran ini diusulkan untuk memastikan efektivitas kinerja kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMRI dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

"Kemenko PM sendiri membutuhkan anggaran sebesar Rp119 miliar untuk manajemen internal, serta Rp618 miliar untuk pelaksanaan kebijakan dan program koordinasi," kata Gus Muhaimin dalam rapat bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senin (2/12/2024).

Rapat ini dihadiri oleh tujuh kementerian koordinator lainnya, termasuk Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko Hukum dan HAM, serta Kemenko Pangan.

Sebagai kementerian baru yang dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto, Kemenko PMRI dirancang dengan paradigma baru untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Gus Muhaimin menyebut, kementeriannya bertugas memastikan kebijakan lintas sektor berjalan selaras dan efektif.

"Kemenko PMRI akan fokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, pengembangan UMKM dan koperasi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan tenaga kerja migran," ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Rakyat (PKR) tersebut.

Gus Muhaimin menjelaskan, Kemenko PMRI akan memimpin koordinasi untuk empat dari delapan program prioritas Presiden Prabowo. Program tersebut meliputi:

Penyediaan makanan bergizi di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil.Peningkatan produktivitas lahan pertanian, Penerusan dan penambahan kartu kesejahteraan social serta Pembangunan infrastruktur berbasis Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Kami ingin memastikan kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambah Gus Muhaimin.

Dalam jangka lima tahun, Kemenko PMRI menargetkan berbagai indikator strategis, antara lain, Penurunan angka kemiskinan, Peningkatan jumlah kelas menengah dan
Perluasan cakupan jaminan sosial.

"Kami ingin mewujudkan negara kesejahteraan yang inklusif, memastikan keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin menjadi mandiri," tegasnya.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Kemenko PMRI akan mengedepankan tata kelola yang profesional dan berorientasi pada hasil nyata di masyarakat. Menurut Gus Muhaimin, kementeriannya akan memastikan kebijakan lintas sektor berjalan strategis, tepat sasaran, dan memiliki dampak langsung bagi rakyat.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo dalam menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan mandiri," pungkasnya. [dnl]