Menkomdigi Tegaskan Penutupan Fitur Chat di Roblox Bakal Berlaku untuk Seluruh Gim Digital

FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan bahwa kebijakan pembatasan fitur komunikasi yang diterapkan pada platform Roblox akan diberlakukan secara menyeluruh kepada seluruh platform gim lainnya.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau PP Tunas.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya migrasi pengguna anak ke platform lain yang belum memiliki sistem pengamanan serupa.

"Betul semua (fitur komunikasi akan ditutup). Jadi tadi seluruh platform termasuk games itu nanti akan diberlakukan PP yang sama," kata Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Meutya menekankan pentingnya keseragaman aturan demi efektivitas perlindungan anak di ruang digital.

"Karena kalau satu di intervensi, Roblox sudah melakukan kepatuhan perlindungan anak misalnya, tapi games lain tidak, maka itu akan terjadi perpindahan anak-anak bermain games dan menjadi tidak dapat menyelesaikan masalah," tambahnya.

Mekanisme Verifikasi Usia di Roblox

Roblox sendiri telah menyatakan kepatuhannya terhadap PP Tunas.

Alih-alih melakukan penghapusan akun massal, platform dengan 23 juta pemain anak di Indonesia ini memilih skema pembatasan komunikasi berdasarkan hasil verifikasi usia.

"Dan dari age verification itu, diwajibkan melakukan verifikasi usia. Jika tidak, maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan," terang Meutya.

Bagi pengguna di bawah usia 16 tahun, fitur komunikasi akan dibatasi secara otomatis.

Sementara itu, pengguna di atas 16 tahun tetap diwajibkan melakukan verifikasi identitas agar fitur komunikasinya tetap aktif. Meutya menyebut langkah ini diambil atas nama akuntabilitas, transparansi, dan keadilan bagi seluruh pengembang platform gim.

Pendekatan Berbasis Risiko

Kepatuhan penuh Roblox menandai selesainya fase krusial terhadap 8 platform digital yang sebelumnya dinilai berisiko tinggi.

Namun, Meutya mengingatkan bahwa aturan ini berlaku bagi seluruh penyedia layanan digital tanpa terkecuali.

"Atas nama keadilan aturan, maka ini akan berlaku untuk semuanya. Dan kami sudah memberikan waktu, kita ingatkan juga dalam forum ini bahwa sampai Juni adalah waktu di mana platform melakukan self-assessment," terangnya.

Indonesia menerapkan skema risk-based approach atau pendekatan berbasis risiko yang dinilai lebih fleksibel dibandingkan negara lain.

Nantinya, setelah masa penilaian mandiri usai, Komdigi akan mengevaluasi label risiko tiap platform untuk menentukan standar kepatuhan yang harus dipenuhi.

"Memang aturan Indonesia agak berbeda dengan aturan di negara lainnya yang sudah memulai. Yaitu kita berangkat dari faktor resiko atau risk-based approach. Sehingga kita tidak pukul rata bahwa seluruh platform tidak boleh di bawah 16 tahun," pungkas Meutya.