Menteri Bahlil Usulkan Perbedaan Pajak Kendaraan BBM dan Listrik

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah terus mencari formulasi fiskal yang tepat untuk mempercepat transisi energi di sektor transportasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan adanya diferensiasi perlakuan pajak antara kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) dan kendaraan listrik (EV).

Sebagaimana dilaporkan dalam acara Sinergi Alumni IPB (2/5). Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar insentif, melainkan instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.

Menurut Bahlil, kendaraan listrik menawarkan efisiensi operasional yang jauh lebih tinggi bagi masyarakat sekaligus ramah lingkungan.

Dengan memberikan perbedaan tarif pajak yang signifikan, pemerintah berharap pola konsumsi energi masyarakat akan bergeser secara natural dari fosil menuju energi terbarukan. Langkah ini dinilai akan memperkuat ketahanan fiskal negara melalui pengurangan subsidi BBM di dalam APBN.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mengancam harga energi dunia, percepatan adopsi EV dipandang sebagai jalur penyelamatan ekonomi yang paling rasional bagi Indonesia saat ini.

Wacana ini muncul di tengah pemberlakuan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang membawa perubahan pada status pajak kendaraan listrik. Berbeda dengan aturan tahun 2025 yang mengecualikan EV dari objek pajak, aturan terbaru membuka celah pengenaan PKB dan BBNKB.

Menanggapi hal tersebut, Bapenda DKI Jakarta menyatakan tengah menyiapkan skema insentif fiskal khusus agar kendaraan listrik tetap menjadi pilihan terjangkau bagi warga ibu kota.

Langkah Pemprov DKI ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung visi Jakarta sebagai kota berkelanjutan dengan kualitas udara yang lebih baik melalui ekosistem transportasi hijau.[dit]