Merah Putih Diturunkan, Garuda Pancasila Diinjak dalam Kericuhan di Aceh: FWK Desak Pelaku Ditindak

FAKTANASIONAL.NET - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyatakan keprihatinan sekaligus mengecam aksi penurunan bendera Merah Putih dan perusakan lambang negara Garuda Pancasila yang terjadi di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).

Peristiwa tersebut terjadi setelah doa bersama dalam rangka memperingati 21 tahun perdamaian Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Sejumlah massa disebut mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah menurunkan bendera Merah Putih. Aksi lainnya berupa penurunan dan penginjakan lambang Garuda Pancasila disebut terjadi di Pendopo Gubernur Aceh.

Koordinator Nasional FWK, Drs Raja Parlindungan Pane, meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Aceh dan pihak terkait, segera melakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap tindakan tersebut.

FWK mendorong agar setiap pihak yang terbukti sengaja merusak atau melecehkan lambang negara diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tindakan mereka telah merendahkan dan menghina Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia, serta masyarakat Indonesia pada umumnya,” ujar Raja Parlindungan Pane di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Menurut FWK, masyarakat tetap memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan menyalurkan aspirasi, termasuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah.

Namun, kebebasan menyampaikan aspirasi tersebut, menurut FWK, harus dilakukan dengan tetap menghormati hukum dan simbol-simbol negara.

FWK juga meminta aparat tidak lengah terhadap berbagai tindakan yang berpotensi merendahkan simbol negara. Penegakan hukum dinilai perlu berjalan beriringan dengan pendekatan persuasif untuk mengurai akar persoalan.

Raja Parlindungan Pane menegaskan, masyarakat yang memiliki kekecewaan terhadap pemerintah dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kalau ada kekecewaan dengan pemerintah, silakan disampaikan dengan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang. Pemerintah juga harus mendengar keluh kesah rakyat. Jangan diam dan membiarkannya,” tegas Raja.

Ia berharap pemerintah dan aparat dapat mengedepankan dialog serta pendekatan persuasif agar persoalan yang berkembang di Aceh tidak meluas menjadi konflik baru.

“Pendekatan persuasif perlu dikedepankan, sehingga akar permasalahannya bisa diurai dan dicari penyelesaiannya,” kata Raja.

Sementara itu, salah satu pendiri FWK, Hendry CH Bangun, menilai penurunan bendera Merah Putih yang dikibarkan secara sah, kemudian melakukan tindakan yang dianggap melecehkan bendera serta merusak dan menginjak-injak lambang negara, merupakan tindakan yang melukai rasa kebangsaan masyarakat Indonesia.

“Menurunkan bendera Merah Putih yang dikibarkan secara sah di tempat semestinya, lalu melecehkannya, kemudian merusak, melepas dari tempatnya dan menginjak-injak lambang negara Garuda Pancasila, melukai harga diri rakyat Indonesia,” kata Hendry.

Sementara itu, Sekretaris FWK Budi Nugraha mengingatkan bahwa kekecewaan terhadap pemerintah tidak boleh dilampiaskan dengan merusak atau menghina simbol negara.

Menurutnya, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa yang mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Karena itu, hasil perjuangan tersebut harus dijaga bersama.

“Kita boleh kecewa dengan pemerintahan. Tetapi, janganlah merusak dan menghina lambang negara kita. Sebab, pendiri bangsa ini telah berjuang dengan tenaga, pikiran, dan bahkan darah untuk memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia,” ujar Budi.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan dan kritik terhadap pemerintah semestinya tidak menjadi alasan untuk memperbesar potensi perpecahan di tengah masyarakat.