Meski Berjalan Lancar dan Damai, Namun Pilkada Serentak 2024 Masih Dihantui Politik Uang

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang digelar di 545 daerah telah selesai, dan saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan proses rekapitulasi suara. Secara keseluruhan, pelaksanaan pesta demokrasi ini berlangsung aman, lancar, dan damai.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengapresiasi situasi kondusif selama Pilkada kali ini. Ia menyebut, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang sebelumnya kerap mewarnai pesta demokrasi kini minim terlihat.

“Alhamdulillah, pada Pilkada serentak ini kita tidak melihat adanya dikotomi politik berbasis SARA. Semua bersatu padu,” ujar Jazilul Fawaid, yang akrab disapa Gus Jazil, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Namun, Gus Jazil menyoroti persoalan politik uang (money politics) dan dugaan intervensi aparat dalam pelaksanaan Pilkada. Ia menyebut praktik tersebut mencederai nilai demokrasi yang telah dibangun.

“Kalau masih ada politik uang, yang menang itu bukan suara rakyat, tapi amplop. Ini harus kita perbaiki bersama,” tegas Gus Jazil.

Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dugaan politik uang paling banyak terjadi selama masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Bawaslu mencatat ada 130 laporan terkait dugaan praktik ini.

Politik uang dilakukan untuk memengaruhi pilihan pemilih dengan memberikan imbalan materi atau lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A menyebutkan ancaman pidana minimal 3 hingga 6 tahun penjara serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar bagi pelaku pemberi maupun penerima politik uang.

“Kita butuh ketegasan dalam menindak pelaku politik uang ini agar tidak terulang di masa depan,” tambahnya.

Gus Jazil menekankan pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang. Sosialisasi yang intensif, terutama di kalangan generasi muda, diharapkan mampu menciptakan pemilih yang lebih cerdas dan idealis.

Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 203 juta orang, dengan komposisi 25,69 persen generasi Z dan 33 persen generasi milenial. “Kelompok muda ini harus menjadi motor perubahan untuk menolak segala bentuk politik transaksional,” ujar Gus Jazil.

Dengan mayoritas pemilih dari generasi muda, Gus Jazil optimistis demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang menjadi lebih baik. “Pilkada ini adalah cerminan bagaimana bangsa ini menjaga nilai-nilai demokrasi. Kita harus terus memperbaiki yang kurang dan merawat yang sudah baik,” tutupnya.[dnl]