Fakta Nasional

MKD DPR Akan Panggil Anggota Legislator Terkait Narasi “Partai Cokelat” di Pilkada 2024

JAKARTA, FAKTANASIOAL.NET - Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI disebut akan memanggil seorang anggota DPR yang menyebarkan narasi keterlibatan aparat kepolisian atau yang dikenal sebagai "Partai Cokelat" dalam Pilkada 2024. Hal ini disampaikan ol…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Zul Jamba Editor: Redaksi 📍 Nasional Saturday, 30 November 2024 📖 1 menit
MKD DPR Akan Panggil Anggota Legislator Terkait Narasi “Partai Cokelat” di Pilkada 2024
Anggota MKD DPR, Habiburokhman/Gerindra.
) -->

JAKARTA, FAKTANASIOAL.NET - Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI disebut akan memanggil seorang anggota DPR yang menyebarkan narasi keterlibatan aparat kepolisian atau yang dikenal sebagai "Partai Cokelat" dalam Pilkada 2024. Hal ini disampaikan oleh Anggota MKD DPR, Habiburokhman, dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan Pilkada, Jumat (29/11/2024).

Habiburokhman mengungkapkan bahwa anggota DPR tersebut telah dilaporkan ke MKD, namun ia tidak menyebutkan identitas legislator yang dimaksud.

"Ada anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut, dan orang itu sudah dilaporkan ke MKD," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring melalui YouTube Komisi III DPR.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI itu, pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan soal "Partai Cokelat".

Habiburokhman menegaskan bahwa meski anggota DPR memiliki hak berpendapat, setiap pernyataan harus didukung dengan bukti yang jelas. "Jangan hanya narasi-narasi," tegasnya.

Ia menilai bahwa pernyataan yang tidak didasari bukti kuat dapat dikategorikan sebagai tuduhan atau bahkan hoaks. Habiburokhman menambahkan, narasi semacam itu berpotensi memicu kondisi yang tidak kondusif selama proses Pilkada.

Habiburokhman menjelaskan bahwa MKD memiliki mekanisme untuk memastikan setiap pernyataan anggota DPR tidak bernuansa fitnah.

"Memang tidak bisa dipersoalkan secara hukum, tapi bisa dipermasalahkan di MKD," ujarnya.

Langkah pemanggilan ini diambil untuk menjaga integritas institusi DPR serta memastikan bahwa pernyataan yang disampaikan anggotanya tidak menimbulkan keresahan publik.

Habiburokhman menutup pernyataannya dengan harapan agar anggota DPR berhati-hati dalam menyampaikan opini yang dapat berdampak pada stabilitas politik dan sosial.[dnl]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK