Mobil Dinas Rp5,3 Miliar Gubernur Kalteng Jadi Sorotan Publik

FAKTANASIONAL.NET - Pengadaan kendaraan dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi sorotan publik setelah nilai anggarannya disebut mencapai Rp5,3 miliar.

Kebijakan tersebut menuai kritik karena berlangsung ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Informasi mengenai pengadaan tersebut dilansir dari Instagram @mata_borneo.id pada 11 September 2026.

Dalam unggahannya, pengadaan mobil dinas pada anggaran tahun 2025 itu dipersoalkan karena menggunakan anggaran pemerintah daerah yang bersumber dari uang rakyat.

Besarnya nilai pengadaan kemudian memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menggunakan anggaran.

Kritik terutama diarahkan pada keputusan menyediakan kendaraan dengan nilai fantastis ketika masih terdapat kebutuhan publik yang dinilai lebih mendesak.

Berdasarkan data yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur Kalteng pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp5,3 miliar.

Nilai tersebut dianggap cukup besar sehingga memantik reaksi masyarakat. Kritik yang muncul bukan semata mengenai keberadaan kendaraan dinas, melainkan menyangkut besaran anggaran dan relevansinya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penggunaan anggaran publik semestinya mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat serta prinsip efektivitas dan kepatutan.

Unggahan @mata_borneo.id menilai kebijakan tersebut sebagai gambaran lemahnya kepekaan sosial pemimpin terhadap kondisi masyarakat.

Anggaran jumbo itu dikritik karena dinilai lebih mencerminkan fasilitas kemewahan pejabat dibandingkan kebutuhan publik.

Meski demikian, penilaian mengenai proses pengadaan, dasar anggaran, spesifikasi kendaraan, serta urgensinya tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen resmi pemerintah dan mekanisme pengadaan yang berlaku.

Sorotan publik terhadap mobil dinas Rp5,3 miliar ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang masyarakat.

Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan penjelasan terbuka dari pemerintah menjadi penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.[dit]