MPR Tekan Pentingnya SRUK Sebagai Fondasi Kepercayaan Pasar Karbon Nasional

FAKTANASIONAL.NET – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai pengembangan industri karbon nasional saat ini telah berada pada jalur yang tepat.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan ekonomi karbon Indonesia sangat bergantung pada integritas data dan transparansi sistem pencatatan.

Hal tersebut disampaikan Eddy usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Komite Pengarah (Komrah) Ekonomi Karbon yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

“Pertemuan Komrah hari ini sangat penting karena yang sedang kita bangun bukan hanya mekanisme perdagangan karbon, tetapi fondasi ekonomi karbon Indonesia yang akan menentukan arah dan daya saing nasional di masa depan," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Eddy, saat ini terdapat banyak proyek karbon yang siap diluncurkan.

Namun, operasionalnya masih tertahan menunggu rampungnya ekosistem perdagangan karbon yang sedang dikoordinasikan oleh kementerian terkait dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu instrumen kunci yang sedang disiapkan adalah Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK).

Baca Juga: Jalan Berlubang Telan Korban, Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten Digugat Rp100 Miliar

"Para pemangku kebijakan diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK saat ini terus mempersiapkan sistem pencatatan yang dikenal dengan SRUK," jelas Wakil Ketua Umum PAN tersebut.

Dari sisi kebijakan publik, Eddy memandang fase persiapan ini sebagai momentum krusial untuk menjaga kepercayaan investor.

Ia berpendapat bahwa kepastian jalur monetisasi karbon dan integrasi sistem nasional menjadi syarat mutlak agar proyek-proyek teknis dan finansial yang sudah berjalan dapat segera beroperasi.

"Kita harus memberi sinyal kuat kepada investor bahwa Indonesia serius membangun low carbon economy, sekaligus memberi ruang bagi industri domestik untuk melakukan dekarbonisasi secara bertahap dan terukur agar tetap kompetitif di pasar global," tambahnya.

Terkait pengembangan SRUK, Eddy menegaskan bahwa sistem tersebut harus mampu memenuhi standar internasional demi menjaga kredibilitas pasar karbon Indonesia di mata dunia.

"Ekonomi karbon bertumpu pada integritas data, transparansi, dan keterlacakan. Oleh karena itu, SRUK harus mampu menjamin transparansi sekaligus mentaati standar internasional," pungkasnya.

Baca Juga: Lebaran Gratis! Pemprov DKI Bebaskan Tarif Transportasi Umum di Hari Idulfitri 1447 H