MUI Bongkar Risiko Board of Peace: Indonesia Terancam Jadi Stempel Moral Israel

FAKTANASIONAL.NET - Rencana Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam inisiatif Board of Peace (BoP) yang digagas Amerika Serikat kini memasuki fase kontroversial. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara terbuka menilai langkah tersebut bukan sekadar diplomasi multilateral, melainkan berpotensi menjadi instrumen legitimasi politik global bagi praktik pendudukan Israel atas Palestina.

Sorotan utama mengarah pada komitmen finansial awal sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp16 triliun yang akan disetorkan Indonesia sebagai prasyarat keanggotaan. Bagi MUI, angka tersebut bukan hanya persoalan anggaran, tetapi menyentuh dimensi kedaulatan, konstitusi, dan moral politik luar negeri Indonesia.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut narasi “diplomasi dari dalam” yang disampaikan pemerintah sebagai argumen problematik. Menurutnya, tanpa batas politik yang tegas, kehadiran Indonesia dalam BoP justru berisiko diperalat untuk membangun citra seolah Israel adalah aktor setara dalam forum perdamaian global.

Sudarnoto menekankan bahwa Israel dalam hukum humaniter internasional berstatus sebagai Occupying Power.

"Dengan demikian, forum yang mendudukkan Israel sejajar dengan negara lain dinilai mengaburkan realitas penjajahan dan pelanggaran sistematis yang terjadi di Palestina," Katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (31//2026).

Kritik serupa datang dari Ketua MUI Bidang Dakwah, Kyai Cholil Nafis, yang mempertanyakan urgensi penyetoran dana jumbo tersebut. Ia menilai, narasi “iuran keanggotaan” berpotensi menutup fakta bahwa Indonesia justru diminta membayar mahal untuk masuk ke dalam skema perdamaian yang tidak menyentuh akar konflik.

Di kalangan ulama, berkembang kekhawatiran bahwa dana US$ 1 miliar tersebut pada praktiknya dapat menjadi bentuk kontribusi politik tidak langsung yang justru memperpanjang konflik, alih-alih menyelesaikannya.

Cholil menegaskan bahwa konflik Palestina bukan konflik simetris dua pihak, melainkan persoalan penjajahan.

"Oleh karena itu, meminta Indonesia membayar agar bisa duduk satu meja dengan pihak penjajah dinilai mencederai amanat konstitusi yang secara tegas menolak segala bentuk kolonialisme," katanya

Di sisi lain, pemerintah mempertahankan langkah tersebut sebagai bagian dari strategi geopolitik jangka panjang. Menteri Luar Negeri Sugiono berargumen bahwa Indonesia perlu berada di dalam forum internasional tersebut untuk memengaruhi arah kebijakan Amerika Serikat serta memainkan peran stabilisator di Timur Tengah.

Namun, penolakan terbuka dari MUI mengubah peta politik domestik. Dengan otoritas moral dan sosial yang dimilikinya, MUI dinilai mampu mengonsolidasikan resistensi publik, sekaligus memperkuat potensi penolakan di parlemen terhadap pencairan anggaran Rp16 triliun.

Sejumlah pengamat menilai, jika pemerintah tetap melanjutkan keanggotaan tanpa evaluasi ulang, polemik ini berpotensi berkembang menjadi krisis legitimasi kebijakan luar negeri di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga kini, Istana Kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri belum memberikan klarifikasi resmi atas kritik MUI, termasuk terkait transparansi skema pendanaan dan posisi politik Indonesia terhadap status Israel dalam forum tersebut.[Zul]