Nazarudin Dek Gam: Usulan Polri di Bawah Kemendagri atau TNI Pengkhianatan Cita-Cita Reformasi

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Komisi III DPR RI, Nazarudin Dek Gam, menolak keras usulan sejumlah pihak yang menginginkan Polri ditempatkan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI.

Menurutnya, gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang menjadikan Polri sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

“Usulan seperti itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Sejak Polri berdiri sendiri, mereka terus menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai alat negara di bidang penegakan hukum,” ujar Nazarudin dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Politisi Fraksi PAN ini juga menyoroti tingginya kepercayaan publik terhadap Polri. "Hampir di setiap survei tentang pelayanan publik, Polri selalu masuk dalam tiga besar lembaga yang paling dipercaya masyarakat," katanya.

Menanggapi tuduhan bahwa Polri terlibat dalam politik, Nazarudin mendorong masyarakat untuk melaporkannya ke pihak berwenang jika ada bukti konkret.

"Kalau ada bukti, laporkan ke Bawaslu RI. Tapi kalau tidak ada, jangan menyebarkan berita bohong yang hanya mencederai demokrasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Nazarudin memuji kinerja Polri dalam menjaga keamanan selama Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, dari tingkat Mabes hingga Polsek, seluruh jajaran Polri telah bekerja maksimal untuk memastikan pesta demokrasi berlangsung aman dan tertib.

“Pilkada kali ini sangat minim konflik. Kalau pun ada gesekan kecil, itu hanya terjadi di daerah yang memang rawan konflik, seperti Papua. Yang penting, Polri dapat merespons dengan cepat dan menghentikan konflik yang sempat muncul,” ungkapnya.

Sebagai Ketua MKD DPR RI, Nazarudin menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Polri telah berhasil menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas negara. “Usulan untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI hanya akan membawa kemunduran dalam reformasi yang sudah kita capai. Polri harus tetap independen untuk menjaga demokrasi yang sehat,” pungkasnya. [dnl]