Fakta Nasional

Ogah Aset Mangkrak, Badan Gizi Tetap Manfaatkan Motor Listrik dan Laptop Hasil Pengadaan Lama

FAKTANASIONAL.NET — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak akan membiarkan berbagai fasilitas dan aset program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibeli pada tahun anggaran 2025 menjadi besi tua tak terpakai. Langkah ini diambil sebagai komitmen un…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Jessy Serianda Editor: Redaksi 📍 Nasional Tuesday, 16 June 2026 📖 2 menit
Ogah Aset Mangkrak, Badan Gizi Tetap Manfaatkan Motor Listrik dan Laptop Hasil Pengadaan Lama
Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyiapkan aplikasi pemantauan digital berbasis NIK untuk memudahkan orang tua murid dan pihak sekolah mengecek menu, informasi nutrisi, hingga lokasi dapur SPPG pengolah makanan./net
) -->

FAKTANASIONAL.NET — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak akan membiarkan berbagai fasilitas dan aset program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibeli pada tahun anggaran 2025 menjadi besi tua tak terpakai.

Langkah ini diambil sebagai komitmen untuk menyelamatkan keuangan negara yang sudah telanjur dikucurkan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, di tengah proses evaluasi total tata kelola MBG yang sedang diguncang isu korupsi dan penggelembungan harga (mark up) di era kepemimpinan sebelumnya.

"Prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya," kata Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Arum menjelaskan, BGN kini sedang menyisir seluruh inventaris barang belanjaan tahun 2025, mulai dari motor listrik operasional, komputer jinjing (laptop), perangkat Internet of Things (IoT), kamera pengawas (CCTV), hingga infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Sebelum aset-aset tersebut didistribusikan ke lapangan, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi erat dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) guna memastikan status hukum barang-barang yang kini menjadi objek penyidikan tersebut.

"Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Untuk IT saya betul-betul lihat, mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai. Kalau masih kurang kita lengkapi, nah, itu nanti yang kita tambahkan di 2026," lanjutnya.

Anggaran MBG Tahun Depan Diproyeksi Pangkas dari Rp268 Triliun

Langkah bersih-bersih dan pemanfaatan ulang aset lama ini dipastikan akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran jangka pendek. BGN menegaskan, pos-pos belanja tahun depan yang memiliki fungsi atau output sejenis dengan pengadaan 2025 akan langsung dicoret dari daftar.

"Nanti yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang tidak ada lagi di 2026," cetus Arum.

Arum mengakui, kebijakan pengetatan ini kemungkinan besar bakal memangkas total kebutuhan anggaran program MBG untuk tahun depan dari pagu awal yang telah dipatok fantastis sebesar Rp268 triliun.

Sengkarut Korup Pengadaan Motor Listrik hingga TV Jumbo

Sebagaimana diketahui, korps adhyaksa tengah membongkar borok korupsi tata kelola MBG yang telah menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka.

Salah satu proyek paling mencolok yang dibidik penyidik Jampidsus Kejagung adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik operasional senilai Rp1 triliun yang sarat akan praktik lancung.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, membeberkan bahwa sebagian besar armada motor listrik tersebut rupanya masih berada di pabrik perakitan, meskipun pencairan dana ke pihak ketiga sudah lunas dilakukan oleh pejabat lama.

Berdasarkan estimasi awal, ditemukan indikasi selisih harga atau kerugian negara sekitar Rp200 miliar, sedangkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditengarai membengkak hingga Rp400 miliar.

Dudung menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai operasional motor listrik ini nantinya tetap menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain motor listrik, tim penyidik Kejagung juga tengah mendalami empat proyek pengadaan lain yang dinilai janggal, berlebih, dan terindikasi mark up, yakni:

  • Pengadaan 32 ribu pasang sepatu operasional.

  • Pengadaan lebih dari 31 ribu unit komputer tablet.

  • Pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK