Orang Dekat Jokowi Sebut Elite Koalisi Bisa Jadi Menteri karena Gibran, Ini Pernyataannya

FAKTANASIONAL.NET - Ketua Umum relawan Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, mengkritik sikap elite partai politik koalisi pemerintahan yang dinilainya memilih diam di tengah polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Semar menilai, tekanan politik terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Ia menyayangkan minimnya pembelaan dari partai-partai koalisi ketika posisi Gibran kembali menjadi sorotan publik.

Menurut Semar, perkembangan situasi tersebut berpotensi menjadi upaya sistematis untuk melemahkan kedudukan Gibran di pemerintahan.

“Sehingga orang kayak beramai-ramai melakukan upaya mengamputasi terhadap Mas Gibran,” ujar Semar, dikutip dari FAJAR.CO.ID pada Minggu (11/10/2026).

Ia juga menyampaikan kritik secara langsung kepada para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, terutama mereka yang saat ini menjabat sebagai menteri.

“Ini gue kasih tahu aja, kalian para ketua umum partai dalam partai koalisi itu, kalian semua bisa duduk menjadi menteri itu karena Mas Gibran,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menyinggung keterkaitan antara dukungan politik pada Pilpres 2024 dan posisi sejumlah elite partai dalam pemerintahan saat ini.

Mardiansyah Semar dikenal dekat dengan Joko Widodo. Ia beberapa kali mengunjungi kediaman mantan presiden tersebut di Solo.

Dalam pernyataannya, Semar menilai tekanan terhadap Gibran tidak semestinya dibiarkan berkembang menjadi manuver politik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Kritik itu muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkembangan tersebut turut memunculkan perbincangan politik mengenai kemungkinan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Isu mengenai dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu latar belakang meningkatnya perhatian terhadap posisi politiknya. Situasi ini kemudian memunculkan respons dari sejumlah pihak, termasuk Semar yang menyoroti sikap elite partai koalisi.

Melalui pernyataannya, Semar mengaitkan posisi para ketua umum partai yang kini menduduki jabatan menteri dengan dukungan politik terhadap Gibran dalam Pilpres 2024.

Meski demikian, pernyataan mengenai upaya melemahkan Gibran tersebut merupakan penilaian Semar terhadap dinamika politik yang berkembang. Sementara itu, wacana pemberhentian Wakil Presiden muncul seiring berlanjutnya polemik setelah putusan MK.[dit]