PalmCo Pimpin Pendampingan Replanting Sawit Nasional, Kawal 6.672 Hektare Lahan Rakyat

FAKTANASIONAL.NET – Sub-holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PTPN IV PalmCo, tercatat sebagai perusahaan paling aktif dalam melakukan pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara nasional.

Capaian ini mengukuhkan peran BUMN tersebut sebagai motor penggerak percepatan produktivitas kebun sawit milik masyarakat melalui skema kemitraan strategis.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), PalmCo menempati urutan teratas dalam luasan pendampingan, mengungguli sejumlah perusahaan swasta besar lainnya di sektor industri hijau ini.

Dominasi Pendampingan Teknis

Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, mengungkapkan bahwa peringkat tersebut didasarkan pada realisasi pendampingan fisik di lapangan yang sinkron dengan penyaluran dana PSR.

“Peringkat pertama adalah PTPN atau PalmCo seluas 6.672 hektare. Selanjutnya disusul oleh Sinar Mas seluas 4.426 hektare dan Asian Agri seluas 3.204 hektare,” ujar Dwi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).

Data ini menunjukkan pergeseran fokus program PSR yang kini tidak hanya bertumpu pada aspek pembiayaan semata, tetapi juga penguatan standar teknis agronomi guna memastikan keberhasilan budidaya di lahan rakyat.

Mandat BUMN sebagai Agen Pembangunan

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan bahwa keterlibatan aktif perusahaan dalam program ini merupakan implementasi dari mandat negara.

Menurutnya, masa depan industri sawit nasional berada pada penguatan kapasitas kebun rakyat yang selama ini menghadapi tantangan produktivitas.

“Sebagai BUMN, kami tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan. Pendampingan ini adalah bentuk komitmen untuk tumbuh bersama petani,” kata Jatmiko.

Solusi atas Persoalan Produktivitas

Melalui skema kemitraan yang terintegrasi, para petani mitra tidak hanya mendapatkan dukungan finansial dari BPDP, tetapi juga jaminan akses terhadap bibit unggul bersertifikat serta bimbingan teknis berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu memutus rantai persoalan rendahnya hasil panen petani rakyat jika dibandingkan dengan kebun milik korporasi.

"Dengan praktik agronomi yang lebih baik dan dukungan ekosistem yang terintegrasi, hasil panen petani diharapkan dapat meningkat secara signifikan," pungkas Jatmiko.

Sejak diluncurkan pada 2017, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 triliun per tahun untuk meremajakan 100.000 hektare kebun sawit rakyat.

Kehadiran pendampingan dari perusahaan seperti PalmCo menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan serapan anggaran tersebut sekaligus menjaga standar kualitas perkebunan berkelanjutan di Indonesia.