Parah!!! Gimmick Pemangkasan Anggaran MBG Merusak Trust Pasar

PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp67 triliun. Dari yang awalnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Ironisnya, narasi tersebut berpotensi menjadi salah satu gimmick fiskal paling menyesatkan dalam komunikasi ekonomi pemerintah tahun 2026.

Sebab publik digiring seolah-olah pemerintah melakukan penghematan besar dan memangkas program jumbo secara drastis.

Padahal sejak awal struktur riil anggarannya memang hanya sekitar Rp268 triliun.

Sementara Rp67 triliun lainnya lebih tepat disebut sebagai dana cadangan, buffer ekspansi, atau ruang tambahan yang belum tentu digunakan penuh.

Artinya, yang terjadi bukanlah pemotongan terhadap belanja inti, melainkan sekadar tidak mengaktifkan dana cadangan.

Namun istilah yang dipilih justru “dipangkas Rp67 triliun”. Ini menciptakan ilusi disiplin fiskal yang lebih besar daripada realitas sebenarnya.

Masalah utamanya bukan hanya soal istilah, tetapi soal kredibilitas komunikasi ekonomi negara.

Ketika pemerintah sebelumnya mempromosikan angka Rp335 triliun sebagai simbol keseriusan dan skala besar MBG, publik diberi kesan bahwa seluruh angka itu adalah anggaran aktif.

Tetapi saat tekanan fiskal meningkat, rupiah melemah, dan pasar mulai sensitif terhadap ekspansi belanja negara, pemerintah tiba-tiba kembali menggunakan narasi bahwa Rp67 triliun hanyalah cadangan yang “dipangkas”.

Ini menunjukkan inkonsistensi framing fiskal.

Secara substansi, operasional inti MBG tetap berjalan pada basis Rp268 triliun. Dapur tetap beroperasi. SPPG tetap menerima aliran dana. Target penerima manfaat tetap dipertahankan. Tidak ada pengurangan drastis terhadap fondasi utama program sebagaimana kesan yang dibangun oleh istilah “pemangkasan”.

Karena itu, gimmick tersebut bukanlah penghematan nyata, melainkan hanya permainan narasi untuk menenangkan pasar dan membangun citra kehati-hatian fiskal.

Yang lebih berbahaya adalah efek psikologisnya terhadap kualitas transparansi APBN.

Jika dana cadangan bisa dipresentasikan ke publik sebagai anggaran penuh ketika pemerintah ingin terlihat ekspansif, lalu dipresentasikan sebagai “pemangkasan besar” ketika pemerintah ingin terlihat hemat, maka angka APBN berubah menjadi instrumen pencitraan politik, bukan lagi alat transparansi fiskal yang objektif.

Pemerintah tampak ingin terlihat tetap kuat menjalankan program populis, tetapi sekaligus ingin terlihat hemat di hadapan pasar.

Akibatnya lahirlah komunikasi fiskal ambigu. Tidak benar-benar memangkas, tetapi ingin mendapat efek politik dari kata “pemangkasan”.

Di tengah tekanan rupiah, meningkatnya beban utang, dan sensitivitas pasar terhadap disiplin fiskal pemerintah, narasi “pemangkasan Rp67 triliun” justru bisa memperburuk keadaan dan merusak kepercayaan pasar.

Jakarta, 20 Mei 2026

Oleh: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)