Partai Ummat Amini Ide Presiden Prabowo Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

JAKARTA,FAKTANASIONAL.NET – Partai Ummat mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD untuk efisiensi anggaran negara.

“Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara,” kata Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi dalam keterangan persnya, Minggu (15/12/2024).

Hari ini, lanjut dia, kita bisa menyaksikan bagaimana kualitas pilkada kita yang sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memenangkan Pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih,

Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus akan berefek pada gagalnya pembangunan yang bisa menyejahterahkan rakyat.

“Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi, jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut?” tanya Ridho.

Ridho menjelaskan, bahwa ide One Man One Vote saat ini cenderung belum bisa diterapkan sepenuhnya, karena bangunan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang relatif di bawah garis kemiskinan dan mayoritas hanya berpendidikan hingga SD saja.

"Kandisi saat ini hanya akan membuka pintu lebar bagi jual beli suara secara masif. One Man, One Vote akan menjadi ide yang relevan kelak ketika masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi," jelas Ridho.

Partai Ummat juga mengusulkan agar verifikasi faktual bagi Partai yang sudah pernah ikut Pemilu tidak perlu diadakan karena membebani partai politik yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit karena semua Partai Politik dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka.

“Partai Politik itu kan seharusnya menjadi representasi bagi basis basis konstituen mereka yang gak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia, sehingga verifikasi faktual yang ada sekarang itu seperti memaksa Partai Politik untuk “mengarang” mewakili karakteristik demografis tertentu” kesal Ridho.

Menurut Ridho, pada akhirnya, rakyat juga yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka, bagi partai yang terus bekerja akan mendapat imbal suara, sehingga verifikasi faktual sebenarnya nanti bisa diukur dari indikator hasil pemilu.

“Jadi poin Partai Ummat adalah kalau mau membenahi sistem pemilu kita yang berbiaya mahal harus dimulai dari hulu ke hilir, termasuk apakah masih sesuai dengan sistem pemilu legislatif terbuka saat ini yang juga ekuivalen dengan Pilkada yang berbiaya mahal," ungkapnya.

"Begitu juga Pilpres apa tidak sebaiknya seperti dulu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, apapun pilihannya, dengan catatan negara kita tidak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme apalagi militeristik, seperti masa sebelum Reformasi 1998,” tambah Ridho.[thd]