Pasukan Tempur TNI Disiagakan di Jakarta, Siaga Satu hingga Gibran Lengser?

Faktakalbar.id - Penebalan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jakarta sejak 3 November 2026 disebut sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan perlawanan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Status kota jakarta disebut siaga 1 hingga wakil presiden RI, Gibran rakabuming raka lengser.

Penebalan pasukan tersebut berlangsung di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Hal ini disebut sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan perlawanan menyusul penangkapan dan pengungkapan kasus penyadapan yang melibatkan para jenderal polisi tersebut.

Praktik penyadapan itu telah berlangsung sejak 2025, ketika Listyo Sigit masih menjabat Kapolri. Kasus tersebut juga dikaitkan dengan dugaan upaya makar terhadap pemerintahan Prabowo. Dan muncul dugaan bahwa kelompok "Geng Solo", yang dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan ayah dari wakil presiden Gibran rakabuming raka, berada di balik operasi penyadapan tersebut.

Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Kadivkum Polri dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Sementara itu, satu orang lainnya, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi, masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional Selamat Ginting memberikan analisis terkait dinamika pengamanan ibu kota. (Dok. Youtube/Forum Keadilan TV)

Analis politik dan militer Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, memperkirakan pengerahan pasukan untuk mengamankan ibu kota bisa mencapai 100 ribu personel. Ia bahkan menyebut situasi siaga satu berpotensi berlangsung hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lengser dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Selamat dalam podcast Forum Keadilan TV yang membahas penebalan kekuatan militer di Jakarta setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, situasi siaga satu diperkirakan dapat berlangsung sampai Gibran lengser. Menurut dia, potensi ancaman tidak hanya berasal dari persoalan internal kepolisian, tetapi juga kemungkinan gerakan politik yang melibatkan kelompok-kelompok berkepentingan.

"Perkiraan saya sekitar 100 ribu pasukan tempur TNI, ini memang situasi sampai dengan gibran lengser (dari kursi wakil presiden)", ujar Selamat dalam podcast tersebut.

Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya perlawanan maupun konflik horizontal. Dalam perspektif intelijen militer, kata Selamat, ancaman harus diidentifikasi sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.

"Kalau dalam intelijen itu antisipasi dulu. Berbeda dengan intelijen kepolisian yang harus ada bukti. Intelijen militer harus mengantisipasi kemungkinan ancaman," katanya.

Dugaan Makar dan Perlawanan Politik

Selamat juga menyinggung kemungkinan adanya gerakan politik yang berupaya melemahkan pemerintahan Prabowo. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Ia menilai, apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian terbukti, proses hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang diduga memberikan perintah.

Menurut Selamat, persoalan tersebut bukan sekadar konflik internal institusi kepolisian. Ada persoalan lebih luas mengenai loyalitas aparat terhadap negara dan konstitusi.

Ia mengingatkan agar institusi negara tidak dijadikan alat kepentingan kelompok politik maupun oligarki.

"Polri harus dibersihkan. Kita berharap kepolisian kembali menjadi institusi yang menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Selamat juga menyinggung kemungkinan adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan mempertahankan pengaruh politik dari pemerintahan sebelumnya. Namun, dugaan tersebut menurutnya harus ditelusuri melalui proses hukum.

Penebalan pasukan di Jakarta berlangsung bersamaan dengan pengungkapan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Berdasarkan informasi pengerahan yang disampaikan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda Yayan Sofiyan, TNI Angkatan Laut menyiapkan 20.980 personel dalam empat tahap untuk memperkuat pengamanan wilayah DKI Jakarta.

Pengerahan tahap pertama sebanyak 2.100 personel dimulai pada 2 November 2026. Selanjutnya, tahap kedua dan ketiga melibatkan 5.740 personel dari luar Jakarta.

Adapun tahap keempat menyiapkan 13.140 personel dari Markas Besar Angkatan Laut dan satuan wilayah Jakarta. Personel tersebut ditempatkan dalam status siaga di markas masing-masing dan menunggu perintah pergerakan.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan pengerahan pasukan merupakan bagian dari kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas negara.

Ia meminta masyarakat tidak mengaitkan pengerahan tersebut dengan isu tertentu. Menurut dia, kesiapsiagaan merupakan bagian dari tugas TNI menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, angka 100 ribu personel yang disebut Selamat Ginting merupakan perkiraan narasumber. Adapun jumlah yang tercantum dalam rencana pengerahan TNI AL mencapai 20.980 personel.

Dalam podcast tersebut, Selamat juga menyinggung kemungkinan terjadinya konflik horizontal apabila ketegangan politik terus berkembang.

Ia menyebut intelijen militer harus mampu membaca potensi ancaman lebih awal, termasuk kemungkinan benturan antarkelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Menurut dia, pengerahan kekuatan militer merupakan bagian dari langkah antisipasi. Namun, penggunaan kekuatan TNI tetap harus berada dalam koridor tugas pertahanan negara dan tidak boleh ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.

Selamat mengingatkan agar persoalan hukum yang menyeret sejumlah jenderal kepolisian tidak berkembang menjadi pertarungan antarinstitusi negara.

Ia juga meminta Presiden Prabowo memastikan seluruh dugaan pelanggaran hukum di tubuh aparat diusut secara transparan.

Bagi Selamat, pembenahan institusi keamanan menjadi penting untuk memastikan loyalitas aparat tetap tertuju kepada negara dan konstitusi, bukan kepada individu maupun kelompok politik tertentu.

(TIM FK)