Pembatalan Mendadak Diskon Tarif Listrik 50%! Anggaran Kurang?

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya mengumumkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan daya 1.300 VA ke bawah pada periode Juni dan Juli 2025.

Namun, kabar mengejutkan datang ketika kebijakan itu resmi dinyatakan batal.

Berita ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai proses pengambilan keputusan, instansi mana saja yang terlibat, dan alternatif kebijakan yang akan dijalankan.

Berikut ulasan mendalam berdasarkan pernyataan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kontroversi dan Ketidaklibatan Kementerian ESDM

Pada Selasa, 3 Juni 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait diskon tarif listrik tersebut. Ketika ditemui di Jakarta International Convention Center, Bahlil menyatakan:

“Menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya belum mendapat konfirmasi, dan belum kita tahu.”

Pernyataan ini mempertegas bahwa meski ranah ketenagalistrikan berada di bawah pengawasan ESDM, inisiatif awal maupun pembatalan diskon tarif listrik tersebut terjadi di luar kewenangan langsung Kementerian ESDM.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menambahkan bahwa

“Kami tidak terlibat dalam pembuatan keputusan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025. Namun, kami sebenarnya siap memberikan masukan jika diminta secara resmi.”

Dua pernyataan ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dan koordinasi antar-kementerian belum optimal.

Publik pun mempertanyakan, apakah seharusnya ESDM turut dilibatkan sejak awal, mengingat substansi kebijakan menyentuh beban pelanggan listrik di sektor rumah tangga, industri kecil, hingga UMKM.

Alasan Penganggaran dan Solusi Alternatif Pemerintah

Pada Senin, 2 Juni 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kendala utama yang memicu pembatalan adalah rumitnya proses penganggaran. Menurut Sri Mulyani,

“Untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata kebutuhan proses penganggarannya lebih lambat. Kalau targetnya Juni dan Juli, maka tidak bisa dijalankan.”

Akibatnya, anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk subsidi tarif listrik 50% dialihkan ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program BSU sendiri dikhususkan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Pencairan BSU diharapkan bisa lebih cepat tersalur melalui jalur administrasi keuangan yang telah disederhanakan.

Sementara itu, walau diskon listrik batal, pemerintah menekankan fokus pada perlindungan daya beli masyarakat dan penyerapan anggaran subsidi untuk kelompok rentan.

Pergeseran ke BSU diharapkan dapat memperkuat konsumsi rumah tangga sekaligus mencegah terjadinya permasalahan liquidity pada pedagang kecil dan pekerja harian.

Pembatalan sepihak ini menuai beragam respons. Sebagian pihak mempertanyakan transparansi proses perumusan kebijakan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bahkan, sebagian akademisi menilai bahwa pemerintah perlu memperbaiki mekanisme koordinasi antar lembaga sebelum mengumumkan kebijakan strategis semacam ini.

Di sisi lain, pelanggan listrik daya 1.300 VA ke bawah yang sebelumnya menanti diskon tarif hingga 50% terpaksa mencari alternatif penghematan energi, misalnya dengan menggunakan peralatan hemat energi (stiker berlabel “Energy Star” atau produk setara lokal).

Masyarakat juga diimbau untuk bijak menggunakan listrik sembari menunggu kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.[dit]