Pemberantasan Korupsi Pasti Lewat Jaksa

DALAM hal pemberantasan korupsi, bagaimanapun juga posisi Jaksa lebih strategis dibandingkan Polisi. Tanpa Polisi pun, Jaksa bisa langsung bergerak sendiri mengusut kasus korupsi besar.

Begitulah yang terjadi belakangan ini. Kasus korupsi besar diusut oleh Jaksa. Tidak satu, tapi beruntun-puntun seperti tak ada jeda. Bahkan, KPK pun yang mestinya terdepan, justru jauh tertinggal.

Sebaliknya, Polisi tanpa Jaksa, tentu tidak bisa. Bagaimanapun juga, yang berangkat ke Pengadilan adalah Jaksa, bukan Polisi. Polisi harus melaporkan penyidikannya kepada Jaksa; layak atau tidak?

Makanya, konsep KPK itu adalah Polisi dan Jaksa menjadi pegawai KPK, agar bisa langsung bergerak memproses koruptor tanpa melapor terlebih dulu kepada Polisi atau Jaksa, berangkat ke Pengadilan.

Tapi agaknya, konsep KPK ini gagal total. Polisi dan Jaksa di KPK, tetap milik institusinya. Pimpinan KPK bisa dari Polisi atau Jaksa aktif, tanpa harus pensiun. Maka, KPK sebetulnya tak diperlukan lagi.

Terbayang, penyidikan Polisi yang gegap-gempita, saat ini, muaranya tetap saja kepada Jaksa. Bagaimana kalau korupsi Jaksa yang diusut? Dan komandan Jaksa, yang membidangi korupsi pula? Bisa gawat, bisa mental atau balik, kalau tak pasti.

Makanya, Jaksa itu perlu mengundurkan diri atau tak lagi berada di posisinya itu. Ini berat. Polisi pun tidak bisa mengada-ngada. Buktinya, harus terang. Lebih terang daripada cahaya, agar tidak menerpa ruang hampa. Titik krusial korupsi itu justru di sini.

Jangan sampai pemberantasan korupsi menjadi perang antar institusi. Apalagi antara Polisi dan Jaksa. Hukum seperti tak ada gunanya lagi. Yang rugi pastilah negara dan warga negara. Oknum Polisi dan Jaksa korupsi, semestinya tak dibela.

Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan, "kata Presiden Prabowo, menunjukkan dirinya tak akan pernah membela oknum aparat yang korupsi, karena sudah mengingatkannya, sejak awal. Indonesia bersih benar-benar sedang diuji.

Penulis: ERIZAL (aktivis/cendekiawan)