Fakta Nasional

Pemberian Subsidi Lebih Tepat ke Penerima Langsung, Indef: Pencabutan Subsidi Energi Sulit Secara Politis

FAKTANASIONAL.NET - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemberian subsidi langsung kepada penerima atau orang lebih tepat sasaran dibandingkan barang seperti bahan bakar minyak (BBM). "Perlu bergeser subsidinya, dari s…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Moch. Ade Maulidin Editor: Redaksi 📍 Nasional Friday, 14 August 2026 📖 1 menit
Pemberian Subsidi Lebih Tepat ke Penerima Langsung, Indef: Pencabutan Subsidi Energi Sulit Secara Politis
) -->

FAKTANASIONAL.NET - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemberian subsidi langsung kepada penerima atau orang lebih tepat sasaran dibandingkan barang seperti bahan bakar minyak (BBM).

"Perlu bergeser subsidinya, dari subsidi barang, pindah ke subsidi orang," kata Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah mengatakan pemberian subsidi langsung kepada penerima atau orang lebih tepat sasaran di Jakarta pada Jumat (14/8/2026).

Ketika pemerintah masih menyalurkan subsidi melalui barang, maka akan sulit mengendalikannya.

Apabila subsidi itu disalurkan melalui orang atau penerima manfaat, maka jauh lebih tepat sasaran, karena harga barang di pasaran akan sama tanpa harus ada yang subsidi dan nonsubsidi.

Pencabutan atau penertiban subsidi energi sulit terutama secara politik, karena ketika ada wacana untuk pengendalian maka diartikan kenaikan harga.

Dengan begitu dia meminta ketika pemerintah akan mengendalikan subsidi energi harus mencari momentum yang tepat salah satunya ketika harga sedang mengalami penurunan.

"Makanya, kita selalu mengatakan bahwa kalau misalnya mau ada reformulasi subsidi itu, paling tepat dilakukan ketika harganya sedang mengalami penurunan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengendalian subsidi BBM khususnya Pertalite, akan dilakukan secara bertahap dan sistem yang dimiliki Pertamina sudah mumpuni untuk pembatasan tersebut.

"Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas," ujarnya di Jakarta pada Selasa (11/8/2026) setelah menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli Pertalite, mereka harus membeli BBM nonsubsidi.

Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan.

"Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," ujarnya. (adm)


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK