Pemecatan ASN Kemdiktisaintek Jadi Sorotan, DPR Bakal Turun Tangan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof. Satryo S. Brodjonegoro mendapat sorotan tajam setelah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi demonstrasi.

Para pegawai memprotes dugaan pemecatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara mendadak dan tanpa transparansi oleh kementerian.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait demonstrasi tersebut dan akan mengambil langkah evaluasi jika diperlukan.

“Saya mendapatkan berita tentang demonstrasi ini ketika sedang perjalanan menuju Fraksi Partai NasDem,” ungkap Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dasco menegaskan bahwa parlemen akan mempelajari lebih lanjut insiden ini dan akan meminta komisi teknis terkait untuk memantau serta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan Kemdiktisaintek.

“Tentunya kita akan pelajari, kita akan kaji, dan nantinya kita akan minta komisi teknis terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu,” ujar Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra.

Seperti diketahui demonstrasi ini muncul akibat dugaan kebijakan pemecatan ASN secara sepihak yang dilakukan tanpa melalui proses yang jelas dan transparan. Para pegawai menyatakan kebijakan tersebut menciptakan keresahan dan ketidakpastian di kalangan pegawai kementerian.

Dalam aksinya, pegawai Kemdiktisaintek mengungkapkan kekhawatiran atas iklim kerja yang tidak kondusif akibat kebijakan pemecatan yang dianggap arogan.

Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian serius untuk menindaklanjuti masalah ini dan menjamin hak-hak ASN sesuai peraturan yang berlaku.

Aksi demonstrasi ini menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan di media sosial. Banyak pihak mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan khusus terkait permasalahan ini demi menjaga integritas dan profesionalitas kementerian.

Dengan komitmen dari DPR untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, masyarakat kini menanti tindakan konkret dari pihak terkait untuk menyelesaikan polemik ini secara adil dan transparan.[dnl]