Fakta Nasional

Pemerintah Diminta Perlu Lakukan Relaksasi Ekstra KUR Bagi UMKM

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah diminta melakukan relaksasi ekstra terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto. Men…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Editor Editor: Redaksi 📍 Nasional Monday, 12 May 2025 📖 2 menit
Pemerintah Diminta Perlu Lakukan Relaksasi Ekstra KUR Bagi UMKM
Foto ilustrasi sosialisasi KUR/net.

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah diminta melakukan relaksasi ekstra terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto. Menurutnya penguatan UMKM merupakan kunci dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Terlebih di tengah ancaman resesi global dan dampak pasca pandemi.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional," kata Rofik dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (11/5/2025).

"Tetapi sayangnya, mereka masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses permodalan. Inilah yang menjadi perhatian utama kami di parlemen," lanjut dia.

Lebih lanjut Rofik mengungkapkan, bahwa meski pemerintah telah menyalurkan KUR dengan subsidi bunga dan penjaminan, kenyataannya di lapangan belum semua pelaku UMKM bisa mengakses fasilitas ini secara merata.

Banyak di antara mereka belum familiar dengan proses administrasi, tidak memiliki agunan, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan fasilitas ini.

Oleh karenanya, ia mendorong adanya relaksasi ekstra terhadap Kredit Usaha Rakyat.

Relaksasi yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk pelonggaran syarat administratif dan jaminan, tetapi juga penyesuaian suku bunga, tenor yang lebih fleksibel, serta pendampingan teknis yang lebih intensif dan dekat ke akar rumput.

“Ini saatnya kita hadir lebih nyata bagi UMKM. Negara dan perbankan tidak boleh hanya menunggu," kata Rofik.

"Kita harus aktif menjemput bola, melakukan pendampingan langsung di lapangan, mengedukasi pelaku usaha kecil, dan memastikan mereka mendapatkan haknya atas pembiayaan yang murah, cepat, dan aman," tambahnya.

Politisi dari Fraksi PKS ini menilai memperkuat struktur dan akses pembiayaan UMKM adalah bagian dari strategi nasional dalam menghadapi potensi perlambatan ekonomi global.

"Karena, negara-negara dengan fondasi UMKM yang kuat terbukti lebih tahan menghadapi krisis," katanya.

UMKM, terang Rofik, bukan hanya pencipta lapangan kerja, tetapi juga motor penggerak ekonomi riil dan pengaman daya beli masyarakat.

“Kita tidak boleh lengah. Di tengah ketidakpastian global, justru kita harus memperkuat ekonomi dari akar, dan itu adalah UMKM. Pemerataan akses KUR adalah jalan untuk membangun ketahanan ekonomi dari bawah ke atas," jelasnya.

Selain itu, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga penjamin, serta lembaga keuangan untuk menutup celah akses ini.

"Tanpa kolaborasi lintas sektor, KUR akan sulit dirasakan secara merata oleh pelaku UMKM di berbagai pelosok negeri," pungkasnya.[zul]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK