Pemerintah Patok Defisit RAPBN 2027 Maksimal 2,4 Persen demi Jaga Disiplin Fiskal
FAKTANASIONAL.NET – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal nasional secara ketat di tengah ambisi memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini d…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal nasional secara ketat di tengah ambisi memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ini diwujudkan dengan memastikan defisit anggaran dan rasio utang negara tetap berada jauh di bawah ambang batas yang telah diatur oleh undang-undang.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2027 pada Kamis (11/6/2026).
"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Lantik Robert Leonard Marbun Jadi Sekjen Kemenkeu Baru!
Melalui kesepakatan KEM-PPKF 2026 tersebut, kedua belah pihak menetapkan angka defisit anggaran berada pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya memastikan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut akan dikelola secara inovatif, hati-hati (prudent), serta berkelanjutan agar tidak membebani struktur keuangan negara di masa depan.
Optimalkan Saldo Anggaran Lebih dan Lembaga Non-APBN
Guna meminimalkan tekanan pada APBN, kementerian akan memperkuat peran berbagai instrumen pembiayaan pembangunan di luar dana anggaran reguler.
Pemerintah berencana mengoptimalkan peran Danantara, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), serta Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur dan pembangunan nasional.
Selain memperkuat lembaga non-APBN, pemerintah juga menyiagakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal (fiscal buffer).
Langkah ini diambil untuk mempertebal ketahanan kas negara sekaligus mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan eksternal.
Dari sisi target makro, KEM-PPKF 2027 menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Target ini disiapkan sebagai pijakan awal yang kokoh untuk mengejar sasaran pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang.
Untuk merealisasikannya, Kementerian Keuangan akan mempererat sinergi kebijakan dengan otoritas moneter, sektor keuangan, dan lembaga investasi.
Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki iklim investasi domestik melalui langkah deregulasi serta penyederhanaan birokrasi (debottlenecking) guna menarik modal asing.
Asumsi Makro Ekonomi Dua Ribu Dua Puluh Tujuh disepakati
Selain pertumbuhan ekonomi dan defisit, rapat kerja pemerintah dan parlemen tersebut juga menyepakati sejumlah indikator asumsi makro ekonomi untuk tahun anggaran 2027.
Laju inflasi nasional ditargetkan dapat dikendalikan pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen sepanjang tahun berjalan.
Sementara itu, tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) untuk tenor 10 tahun dipatok pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Di sektor moneter, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disepakati akan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
