Pemerintah Siapkan Intervensi AI untuk Program Bantuan Sosial Jangkau 18 Juta Keluarga

FAKTANASIONAL.NET — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat adanya tren penurunan investasi dan pendanaan inovasi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan tersebut terdeteksi terus berlangsung sejak periode empat tahun lalu.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa penurunan arus modal ke sektor digital ini dipicu oleh melemahnya tingkat kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan prospek return di kawasan regional.

"Pertumbuhan pendanaan inovasi di Asia Tenggara yang memang turun. Jadi bukan cuman Indonesia, tapi Asia Tenggara turun sejak tahun 2021. Ada krisis kepercayaan atau trust yang memang harus kita kembalikan bersama untuk membuat investasi juga lebih confident untuk masuk ke Tanah Air," ujar Meutya dalam acara Digital Ecosystem Alignment (DEAL) di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga: Wamenkomdigi Blak-blakan Bahaya Deepfake AI dan Pentingnya Ketahanan Siber

Merujuk data laporan e-Conomy SEA 2025 dari Google, Temasek, dan Bain, nilai ekonomi digital Indonesia sebenarnya tercatat mendominasi kawasan ASEAN dengan angka mencapai sekitar US$99 miliar atau setara sepertiga dari total nilai ekonomi digital regional.

Namun, Meutya mengingatkan bahwa tingginya nilai valuasi tersebut belum mencerminkan produktivitas riil di dalam negeri akibat adanya isu retensi nilai.

Pemerintah menyoroti banyaknya sirkulasi modal yang justru berputar dan tercatat pada platform global yang berbasis di luar yurisdiksi Indonesia.

"Angka sendiri tidak berarti menjadi sebuah kekuatan. Angka yang berdampak pada produktivitas ekonomi, itulah yang harus kita capai. Angka ekonomi digital yang tinggi, tapi tercatatnya di platform yang jauh dari Indonesia, itu sama saja kehilangan yang besar, bukan kekuatan," kata Meutya menjelaskan.

Di samping masalah retensi nilai, kesenjangan infrastruktur digital masih menjadi tantangan domestik. Saat ini, terdapat sekitar 19 persen penduduk Indonesia atau berkisar di 3.000 desa yang belum mendapatkan akses jaringan internet.

Pemerintah memproyeksikan perluasan jaringan 5G sebagai langkah taktis untuk memangkas kesenjangan tersebut.

Sebagai bagian dari optimalisasi teknologi di sektor pemerintahan, Meutya mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah merancang sistem intervensi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Skema ini telah diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, dan ditargetkan akan diterapkan secara nasional.

"Pak Presiden juga berencana, dan kita sudah lakukan test case, di Banyuwangi untuk melakukan intervensi digital, termasuk AI, dalam bansos kita. Dan bapak-Ibu doakan ini bisa berjalan dengan baik, ketika ini berjalan, this will be the first, or this will be the biggest, financial digital inclusion. Karena angkanya masif, penerimanya itu kurang lebih 18 juta keluarga, atau 50 juta manusia Indonesia," tutur Meutya.

Langkah integrasi teknologi ini diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan digital secara massal, sekaligus memastikan distribusi anggaran negara di sektor jaminan sosial berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Baca Juga: Akses Wikipedia Dinormalisasi, Komdigi Pastikan Wikimedia Foundation Rampungkan Registrasi PSE