Pemerintah Usulkan Rp815 Miliar untuk Kompor Listrik, Ambisi Baru Tekan Ketergantungan Impor LPG

FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyusun manuver strategis untuk memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Berdasarkan catatan rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Senin (15/6), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara resmi mengajukan alokasi dana sebesar Rp815,56 miliar.

Kucuran anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai program kompor listrik secara masif pada tahun 2027 mendatang.

Menurut penuturan Bahlil, pemerintah tidak boleh terus-menerus terjebak pada pasokan LPG semata, melainkan wajib mencari bauran energi alternatif.

Mengutip paparan resminya, pemanfaatan kompor listrik hingga CNG kini menjadi prioritas utama. Langkah ini dipercaya dapat menekan beban impor gas nasional secara signifikan di masa depan.

Selain memusatkan perhatian pada alat masak, Kementerian ESDM juga berupaya keras mempercepat elektrifikasi transportasi. Program motor listrik turut diusulkan mendapat pendanaan senilai Rp635,24 miliar.

Kedua inisiatif raksasa ini terangkum utuh dalam pagu indikatif program strategis infrastruktur di bawah komando Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), yang total nilainya menyentuh Rp1.509 miliar.

Agar program transisi energi ini berjalan presisi, Bahlil secara khusus meminta kolaborasi dari pihak legislatif.

Para anggota dewan diharapkan mampu membantu memetakan wilayah potensial di berbagai daerah yang paling membutuhkan subsidi kompor listrik, sehingga sinkronisasi serta eksekusi di lapangan tidak meleset dari target sasaran.

Demi memuluskan kelancaran berbagai proyek infrastruktur strategis tersebut, Bahlil memproyeksikan kebutuhan anggaran Kementerian ESDM membengkak menjadi Rp27,33 triliun pada 2027.

Angka ini menandakan adanya lonjakan 26,11 persen jika disandingkan dengan pagu tahun 2026 yang hanya berada di angka Rp21,67 triliun.

Rincian pagu fantastis itu akan didominasi oleh pembiayaan infrastruktur dengan porsi 82 persen (Rp22,48 triliun).

Sisanya akan dialokasikan untuk belanja operasional kementerian sebesar 13 persen (Rp3,56 triliun), serta kebutuhan layanan publik non-fisik sebesar 5 persen (Rp1,3 triliun).[dit]