Pemerintah Usut Hambatan dan Dugaan Penyalahgunaan Titik Dapur Makan Bergizi Gratis

FAKTANASIONAL.NET — Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait mulai mendalami berbagai persoalan teknis serta hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu fokus utama evaluasi ini mencakup investigasi atas dugaan penyalahgunaan titik-titik lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hasil pendalaman tata kelola tersebut dijadwalkan akan diserahkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto bulan depan.

"Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan (tata kelola MBG, red.)," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo selama kurang lebih empat jam.

Rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada dua agenda utama, yakni evaluasi program MBG dan progres Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Baca Juga: Febrie Ternyata Juga Korup, Akankah Mega Korupsi MBG Ikut Redup?

Zulhas menambahkan bahwa hasil kajian ini nantinya akan menjadi landasan pijak bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan taktis dan strategis ke depan.

"Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan (kepada) Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih, mendalami satu bulan dari hari ini," imbuh Zulhas.

Pemetaan Masalah Titik SPPG

Berdasarkan hasil pemetaan awal yang dilakukan pemerintah, kendala di lapangan cukup kompleks.

SPPG sendiri merupakan unit krusial yang berfungsi mengelola dapur MBG dan menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.

"Banyak ya, yang (terkait) penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima (MBG, red.), kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tetapi belum ada, banyak, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya," beber Zulhas merinci temuan di lapangan.

Presiden Perintahkan Uji Kelayakan Anggaran Rp15.000 Per Porsi

Selain persoalan operasional dapur dan logistik, aspek anggaran juga menjadi sorotan tajam dalam rapat terbatas tersebut.

Presiden Prabowo menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menelaah kembali kecukupan serta kelayakan alokasi anggaran Rp15.000 per penerima manfaat.

Berdasarkan formulasi saat ini, rincian biaya bahan baku per porsi MBG ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga kelas 3 SD, dan Rp10.000 untuk siswa kelas 4 SD hingga tingkat SLTA.

Komponen tersebut belum termasuk biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas pendukung sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi makanan.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa Kepala Negara menghendaki adanya kalkulasi yang matang terhadap seluruh opsi kebijakan anggaran sebelum mengambil keputusan final.

"Beliau (Presiden, red.) mengatakan apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan kaji. Jika memang tidak cukup, berapa angkanya," kata Agustina menyampaikan arahan Presiden usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan.

Baca Juga: CBA Curiga, Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG oleh Kejagung Tak Lazim