Pemkot Bekasi Abai Perbaikan Jalan, Gen Burgeract Tambal Jalan

FAKTANASIONAL.NET - Sekelompok anak muda di Bekasi, Jawa Barat, menamakan diri Gen Burgeract, sudah delapan bulan ini memperbaiki jalan berlubang di Kota Bekasi secara swadaya. Sebab, pemerintah setempat abai terhadap perbaikan jalan. Sehingga menyebabkan kecelakaan, dan mematikan pengguna jalan.

Perwakilan Gen Burgeract, Geraldi Weimy, kepada wartawan mengatakan, karena selama delapan bulan ini mereka sudah pengalaman memperbaiki jalan rusak. Maka, sejak Jumat, 21 Agustus 2026 Gerakan akan ditingkatkan mencakup Kabupaten Bekasi.

Lubang di badan jalan tidak banyak berpengaruh terhadap pengendara mobil. Paling fatal, terjadi patah besi shockbreaker. Harga memperbaikinya tidak sampai Rp30 juta.

Namun sangat berbahaya bagi pemotor. Jika pemotor menerjang jalan berlubang, motor bisa oleng, atau jatuh. Jika lubang jalan dihindari, berisiko tertabrak kendaraan lain. Risikonya mati kecelakaan lalu lintas. Harganya nyawa.

Gen Burgeract memilih merespons persoalan tersebut dengan tindakan. Mereka tidak sekadar mengatakan bahwa pemerintah kurang bekerja. Atau, mengkritik pemerintah abai. Tidak. Mereka melakukan protes terselubung, melalui pekerjaan nyata.

Weimy, mengatakan kegiatan mereka diapresiasi sejumlah warga. Dan, hal itu membuat anggotanya semakin bersemangat.

Anggota lainnya, Ilham, menyatakan komunitas itu akan terus membantu selama kemampuan mereka memungkinkan. Komunitas tersebut juga merencanakan penyediaan bangku di sejumlah halte bus sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum.

Di sinilah kritik sosial tersebut menjadi menarik. Kritik tidak ditempatkan sebagai permusuhan antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, kritik digunakan untuk menunjukkan bahwa ada kebutuhan publik yang belum seluruhnya teratasi.

Namun, keberadaan komunitas seperti Gen Burgeract juga seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Pemerintah tentu memiliki keterbatasan anggaran, personel, prosedur pengadaan, serta wilayah pelayanan yang luas. Inilah pernyataan pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga sekarang.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, misalnya, menyebut memiliki sekitar 1.077 kilometer jalan dalam 281 ruas. Sekitar 30 persen (sekitar 85 badan jalan) di antaranya dilaporkan mengalami kerusakan.

Sedangkan, kemampuan pemerintah memperbaiki rata-rata sekitar 50 kilometer per tahun. Atau sekitar 42,5 badan jalan.

Penyelesaian seluruh jalan rusak membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bisa puluhan tahun. Sebab, ketika ada jalan rusak yang diperbaiki pemerintah, jalan di tempat lain rusak lagi. Pemerintah tampak selalu kewalahan menangani kerusakan jalan.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan jalan tidak sesederhana “pemerintah tidak mau memperbaiki”. Ada persoalan prioritas, anggaran, prosedur, cuaca, material, dan kapasitas pemeliharaan, juga dugaan korupsi pembangunan jalan.

Justru karena itu, kritik masyarakat dapat diarahkan pada pertanyaan yang lebih substantif: bagaimana pemerintah membuat sistem pemeliharaan jalan yang lebih cepat dan responsif?

Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya telah menyediakan saluran pengaduan masyarakat dan sistem pelaporan. Pemerintah juga memiliki Unit Reaksi Cepat untuk menangani sejumlah persoalan infrastruktur.

Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah kanal pengaduan tersedia, melainkan apakah masyarakat mengetahui keberadaannya, apakah laporan mudah dibuat, berapa lama laporan ditanggapi, dan apakah warga dapat memantau sampai kapan perbaikan benar-benar selesai.

Di sinilah Gen Burgeract memberi pelajaran penting. Masyarakat dapat menjadi sensor sosial bagi pemerintah.

Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh lubang jalan yang muncul setiap hari. Tidak ada ASN yang tugasnya khusus memantau jalan rusak. Tidak ada.

Warga yang melewati suatu jalan justru merupakan pihak pertama yang mengetahuinya. Karena itu, sistem pengaduan seharusnya menjadikan warga sebagai bagian dari mekanisme pemeliharaan infrastruktur.

Model semacam ini dapat dikembangkan lebih jauh. Setiap laporan jalan rusak bisa diberi nomor tiket, lokasi GPS, foto sebelum perbaikan, status pengerjaan, serta foto setelah perbaikan. Masyarakat dapat melihat apakah laporan sedang diverifikasi, masuk daftar prioritas, menunggu anggaran, atau sudah selesai. Tidak ada transparansi.

Dengan demikian, kritik tidak hanya menghasilkan tekanan kepada pemerintah. Kritik menghasilkan data.

Gen Burgeract juga memperlihatkan bahwa kritik sosial dapat dilakukan tanpa menghina pejabat. Anak muda tidak perlu mengatakan pemerintah “tidak becus”. Mereka cukup menunjukkan jalan berlubang, memperbaikinya sebatas kemampuan, dan pada saat yang sama mengingatkan bahwa masih ada persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Namun, masyarakat juga perlu berhati-hati. Aksi swadaya bukan berarti pemerintah boleh menyerahkan tanggung jawab pelayanan publik kepada komunitas. Perbaikan jalan harus tetap memenuhi standar keselamatan dan konstruksi. Jangan sampai semangat membantu justru menghasilkan pekerjaan yang hanya bertahan sebentar.

Pelajaran terpenting dari Gen Burgeract adalah bahwa kritik paling kuat sering kali bukan kritik yang paling keras, melainkan kritik yang membuat orang melihat masalah sekaligus memikirkan jalan keluarnya.

Dalam demokrasi, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk menuntut. Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk ikut mengawasi, memberikan data, mengusulkan solusi, dan—ketika memungkinkan—ikut membantu.

Pemerintah pun seharusnya tidak melihat kegiatan semacam itu sebagai ancaman terhadap kewibawaan negara. Sebaliknya, komunitas warga dapat dipandang sebagai mitra pengawasan dan sumber informasi lapangan.

Kritik akhirnya tidak lagi menjadi pertarungan antara “rakyat versus pemerintah”. Kritik berubah menjadi mekanisme bersama untuk menjawab satu pertanyaan sederhana: bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih baik? (*)